Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Dipanggil KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 21 Agustus 2019 10:14 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 21 337 2094646 mantan-gubernur-jatim-soekarwo-dipanggil-kpk-enfSaQnzSY.jpg Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo (foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua DPRD Tulungagung non-aktif, Supriyono (SPR).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap mantan orang nomor satu di Jawa Timur tersebut. Diduga, KPK sedang menelusuri aliran uang suap Supriyono terhadap sejumlah pihak dalam kasus ini.

 Baca juga: Ajudan Mantan Gubernur Jatim Diperiksa KPK untuk Penyidikan Ketua DPRD Tulungagung

Sebelumnya, KPK telah memeriksa dua ‎ajudan Soekarwo, Karsali dan Jumadi sebagai saksi dalam kasus ini pada Selasa, 20 Agustus 2019, kemarin.

KPK sendiri pernah ‎menggeledah kediaman Karsali di Perumahan Sakura, Kelintang, Surabaya pada 9 Agustus 2019. Dari rumah Karsali, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait suap anggaran APBD Tulungagung periode 201-2018.

KPK sendiri telah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

 Baca juga: KPK Bawa 2 Koper & 1 Kardus dari Rumah Sekretaris Pribadi Pakde Karwo

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

 Baca juga: KPK Geledah Kediaman Mantan Kepala Bappeda Jatim Zainal Abidin

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini