nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ironi Dugaan Suap 2 Jaksa di Jateng: Harusnya Mengawasi, Malah Perkaya Diri

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 21 Agustus 2019 10:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 21 337 2094639 ironi-dugaan-suap-2-jaksa-di-jateng-harusnya-mengawasi-malah-perkaya-diri-HvfSYABRWP.jpg Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan oknum Jaksa pada Senin, 19 Agustus 2019. ‎Dari hasil gelar perkara, KPK menetapkan dua Jaksa di Jawa Tengah yakni Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono serta pengusaha, Gabriella Yuan Ana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proyek pemerintah.

Ironisnya, Jaksa pada Kejari Yogyakarta Eka Safitra yang menjadi tersangka dalam kasus ini, merupakan anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Eka mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan serta pencegahan penyimpangan proyek pemerintah.

Baca Juga: KPK Tahan Jaksa Kejari Yogya dan Pengusaha Terkait Proyek Infrastruktur

Namun, peran Eka yang seharusnya mengawasi atau mencegah terjadinya penyimpangan, justru diduga malah memperkaya diri sendiri dan orang lain dari proyek pemerintah. KPK menduga Eka membantu mengarahkan pengusaha Gabriella agar mendapatkan proyek pemerintah dengan sejumlah imbalan.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk men‎dukung pembangunan di daerah, justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai TP4D yang justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Agustus 2019.

KPK

Sebenarnya, kata Alexander, TP4D yang di‎bentuk oleh Jaksa Agung HM Prasetyo bertujuan sangat baik. Dibentuknya TP4D, salah satunya bertujuan untuk‎ mempercepat penyerapan anggaran daerah terhadap para kepala daerah yang takut terjerat pidana dalam mengambil kebijakan.

Baca Juga: Jaksa Kejari Yogya dan Solo Dijanjikan Dapat Rp415 Juta Terkait Proyek Infrastruktur

Namun, imbuh Alexander, oknum Jaksa anggota TP4D yang seharus‎nya mengawasi justru menyalahgunakan kewenangannya. Dalam perkara ini, Eka Safitra diduga telah memperkaya dirinya sendiri serta orang lain dari proyek pemerintah.

"KPK memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respon yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," ucapnya.

Dalam perkara ini, Eka Safitra diduga‎ dijanjikan oleh Gabriella Yuan Ana akan mendapatkan 5 persen atau sekira Rp415 juta dari total nilai proyek pemerintah terkait pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Yogyakarta sebesar Rp8,3 miliar.

Namun, Eka Safitra disebut baru menerima sekira Rp221 juta dari Gabriella. Uang tersebut diserahkan dalam tiga kali tahapan yakni, pada 16 April, senilai Rp10 juta, pada 15 Juni sejumlah Rp100 juta, dan pada 19 Agustus sebesar Rp110 juta.

Sedangkan sisa fee 2 persen, rencananya akan diberikan oleh Gabriella setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. Uang tersebut disinyalir untuk memuluskan kepentingan Gabriella mendapatkan proyek pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Dalam memuluskan kepentingan tersebut, Eka Safitra disinyalir dibantu oleh Jaksa pada Kejari Solo, Satriawan Sulaksono. Satriawan merupakan orang yang mengenalkan Gabriella kepada Eka Safitra untuk memuluskan kepentingannya mendapatkan proyek ‎pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Yogyakarta.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Gabriella disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini