nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hindari Konflik Kepentingan, Jokowi Sebaiknya Tak Berikan Kursi Menkominfo ke Parpol

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2019 21:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 19 337 2094036 hindari-konflik-kepentingan-jokowi-sebaiknya-tak-berikan-kursi-menkominfo-ke-parpol-e5OtWw5zND.jpg Jokowi-KH Maruf Amin (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan komposisi kabinet barunya nanti bersama KH Ma'ruf Amin, yakni 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari partai politik (parpol) pendukung.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi menempatkan orang dari kalangan profesional untuk kementrian yang sifatnya strategis, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca Juga: 2 Pos Menteri Ini Dinilai Berpeluang Diisi Kader Gerindra 

Penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden & Wapres Terpilih

Menurut dia, Menteri Kominfo (Menkominfo) mendatang harus mampu meneruskan program-program dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional. Bobby menerangkan, dalam hal mewujudkan kedaulatan negara misalnya, dengan cara membangun infrastruktur seperti merdeka sinyal dan konenktivitas nasional yang dicanangkan pemerintah sebelumnya selesai di tahun 2020.

"Termasuk penyelesaian proyek palapa ring, satelit, termasuk menyelesaikan perubahan UU penyiaran dan perlindungan data pribadi," tutur Bobby kepada media, Senin (19/8/2019).

Dia menambahkan, dalam hal kemandirian nasional, Kominfo harus mampu merespon dinamika global dan bisa memastikan kemampuan anak negeri dalam sektor e commerce, Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Pak Rudiantara juga mampu menjawab tantangan-tantangan Kominfo ke depan. Sebaiknya bila pun Presiden Jokowi akan mengganti beliau, hendaknya dari kalangan profesional, yang tidak berpotensi memiliki conflict of interest (konflik kepentingan), seperti bisnis atau usaha di bidang telekomunikasi dan penyiaran misalnya," pungkas dia.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Perlu Pertimbangkan Putra Daerah Masuk Kabinet

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini