nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Pansel KPK Harus Hasilkan Capim yang Bisa Bersinergi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 19 Agustus 2019 14:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 19 337 2093827 dpr-pansel-kpk-harus-hasilkan-capim-yang-bisa-bersinergi-eJGsmwcNDO.jpg Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu (foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terpilih bisa membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Melaksanakan fungsi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penindakan korupsi bukan hanya monopoli KPK," kata Masinton dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2019).

Menurut dia, sejauh ini Pansel Capim KPK sudah bekerja sesuai dengan aturan dalam melakukan seleksi terhadap para capim di lembaga antirasuah itu.

 Baca juga: Harapan Wadah Pegawai KPK ke Jokowi Terkait Seleksi Capim

"Dalam pengamatan kami Pansel Capim KPK sudah bekerja 'on the track' melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon pimpinan KPK yang mendaftar ke Pansel," terang dia.

Masinton menyebut 40 nama capim KPK yang tersisa sampai hari ini telah melalui seleksi ketat. Selain itu, Pansel Capim KPK juga meminta penelusuran rekam jejak terhadap delapan lembaga, seperti BIN, BNN, BNPT, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, hingga Dirjen Pajak.

 Baca juga: Pansel Umumkan Hasil Profile Assessment Capim KPK pada 23 Agustus

"Harapan kami tentunya Pansel bisa membantu Presiden dan DPR dalam menyaring bakal calon pimpinan KPK yang terbaik dan mampu menjawab tantangan agenda pemberantasan korupsi Indonesia saat ini dan ke depan," ujarnya.

Masinton juga menyebut pimpinan KPK periode 2019-2023 harus memiliki visi dan misi merevitalisasi agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan mandat dan kewenangan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sehingga, nantinya pimpinan KPK harus punya keberanian menata internal institusi KPK karena di internal lembaga antirasuah itu saat ini ada pengelompokan atau faksi antar pegawai dan penyidik.

Kemudian, pimpinan KPK berani keluar dari pakem kerja KPK yang selama delapan tahun belakangan ini terjebak pada rutinitas agenda penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa kejelasan target dari setiap operasi yang dilakukan.

"Karena KPK tidak menindaklanjuti dan merekomendasikan perbaikan sistem terhadap institusi yang bersangkutan dari setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan," tuturnya.

Kemudian, kata Masinton, pimpinan KPK juga harus membantu tugas pemerintah menciptakan dan membangun sistem antikorupsi di setiap lembaga pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk BUMN dan BUMD.

(wal)

Berita Terkait

Pansel KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini