nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Undangan GKR Hemas Dicabut, Ormas Perempuan Kecam Sekjen MPR dan DPD

Fetra Hariandja, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2019 08:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 19 337 2093654 undangan-gkr-hemas-dicabut-ormas-perempuan-kecam-sekjen-mpr-dan-dpd-isL97LPKQf.jpg GKR Hemas (Okezone)

JAKARTA – Ormas perempuan menyayangkan sikap Sekjen MPR dan DPD yang mencabut undangan untuk anggota DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD dalam rangka HUT ke 74 RI, pada Jumat 16 Agustus lalu. Mereka menilai tindakan itu tak sesuai asas pemerintahan.

Ormas terdiri dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Maju Perempuan Indonesia (MPI), pegiat demokrasi dan keterwakilan perempuan, menyatakan solidaritas ke GKR Hemas dan meminta agar senator DI Yogyakarta itu terus menyuasaran aspirasi perempuan.

“Mengecam keras tindakan Sekjen DPD dan Sekjen MPR yang mengeluarkan surat pencabutan undangan tidak sesuai asas pemerintahan yang baik. Khususnya berkaitan dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan dan pelayanan yang baik,” kata Bivitri Susanti, mewakili ormas-ormas perempuan tersebut dalam keterangannya diterima Okezone, Senin (19/8/2019).

Mereka meminta semua pihak menghargai hak konstitusional GKR Hemas sebagai anggota DPD yang dipilih Iangsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Mereka juga mempertanyakan dasar pembatalan undangan adalah Surat Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD Nomor 2 Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian GKR Hemas anggota DPD Nomor B-53 sebagai anggota DPD dari Provinsi DIY.Sidang Tahunan MPR 2019

“Padahal, secara faktual sampai hari ini GKR Hemas anggota DPD yang sah karena belum ada Keputusan presiden yang menetapkan pemberhentian berdasarkan SK BK,” ujar Bivitri.

Menurutnya harus pula dipahami bahwa sikap politik GKR Hemas yang berbeda dengan kesimpulan BK DPD adalah refleksi dari upaya penegakkan aturan yang diyakininya benar.

“Anggota DPD memegang jabatannya karena dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum," katanya.

Bivitri menilai, pencabutan undangan GKR Hemas bukan semata-mata sebagai tindakan administratif surat menyurat biasa. Menurutnya itu jadi ancaman serius pada keberadaan perempuan di ranah politik.

Mereka meminta pejabat yang berwenang secara struktural segera mengoreksi tindakan Sekjen DPD dan Sekjen MPR atas pencabutan undangan GKR Hemas.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini