nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP Minta PDIP Jelaskan secara Gamblang Rencana Amandemen Terbatas UUD 1945

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2019 07:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 19 337 2093631 ppp-minta-pdip-jelaskan-secara-gamblang-rencana-amandemen-terbatas-uud-1945-3uqOJJfwLi.jpg Sekjen PPP, Arsul Sani. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pihaknya tak setuju bila amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Ia meminta kepada PDIP selaku parpol yang menginsiasi adanya revisi itu menjelaskan kepada masyarakat ihwal apa saja yang akan dilakukan perubahahan dalam konstitusi tersebut.

“Jadi PPP terbuka terhada kemungkinan dilakukannya amandemen terbatas tersebut sepanjang yang menginisiasi menjelaskan dulu materinya dan disampaikan secara luas kepada masyarakat untuk mendpatkan berbagai sudut pandang,” kata Arsul kepada Okezone, Senin (19/8/2019).

Ia mengaku, dalam revisi UUD 1945 itu hanya pada bagian menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, sebelum itu kembali diaktifkan, harus dilakukan kajian secara matang oleh seluruh fraksi agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih.

“Yang penting apa yang mau diamandemen secara terbatas, disepakati dahulu sebelumnya oleh seluruh fraksi-fraksi dan kelompok DPD sebelum Sidang MPR,” ujarnya.

Sekjen PPP Arsul Sani. (Dok Okezone)

Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI akan kembali mengajukan proposal amandemen terbatas UUD 1945 di masa jabatan 2019-2024. Hal ini menjadi perbincangan serius di samping isu komposisi pimpinan MPR.

"PDI Perjuangan kembali mengajukan proposal agar amandemen terbatas yang disepakati dua periode MPR, itu dilanjutkan lagi pada MPR 2019-2024," kata Wakil Ketua MPR dari F-PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ketua DPP PDIP ini menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memang tidak mekanisme carry over. Artinya ketika periode MPR sekarang berakhir, berakhir pula semua agenda yang dibahas. MPR masa jabatan yang baru akan memulainya lagi dari awal.


Baca Juga : PDIP Ajukan Proposal Amandemen Terbatas UUD 1945

"MPR yang akan datang akan memulai lagi karena anggota MPR-nya baru, lalu kemudian anggota MPR dan DPD baru, partai politiknya ada yang pergi dan datang. Karena itu, dalam penyusunan kabinet Pak Jokowi yang akan datang, saat membicarakan komposisi MPR yang akan datang, seyogianya hal ini dibicarakan kembali," tutur Basarah.


Baca Juga : PDIP: GBHN Tangkal Ideologi Transnasional yang Masuk Lewat Pemilu

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini