nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP: GBHN Tangkal Ideologi Transnasional yang Masuk Lewat Pemilu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 17:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 18 337 2093536 pdip-gbhn-tangkal-ideologi-transnasional-yang-masuk-lewat-pemilu-qcOmivIdbB.jpg Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD mendapat informasi pemerintah Arab Saudi sedang gencar menangkapi sejumlah orang radikal. Sebagian dari mereka yang belum tertangkap disebut akan lari ke Indonesia membawa uang jutaan dollar untuk menyokong tumbuh kembangnya radikalisme di Tanah Air.

Merespons itu, Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan ideologi transnasional menyusup masuk ke Indonesia akibat perubahan dunia yang teramat cepat. Karena itu ia menganggap pernyataan Mahfud sebagai sinyalemen kepadanya supaya lebih waspada.

Untuk mengantisipasi bekembangnya paham radikal di Indonesia, Basarah mengatakan diperlukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Nantinya GBHN akan menangkal upaya penetrasi ideologi transnasional yang mencoba menyusup masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Juga: PDIP Ajukan Proposal Amandemen Terbatas UUD 1945

"Sinyalemen Pak Mahfud ada dana jutaan dollar untuk mengembangkan ideologi transnasional itu semakin meyakinkan PDI Perjuangan perlu hadirnya haluan negara," kata Basarah usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu berujar, dengan adanya GBHN, ideologi transnasional tidak akan menyusup masuk dalam agenda pesta demokrasi lima tahunan baik itu Pilpres maupun Pilkada. Jika GBHN sudah ada, capres-cawapres ataupun calon kepala daerah tidak boleh membuat visi-misi yang bertentangan dengan haluan negara.

"Supaya ideologi transnasional tak masuk melalui agenda pemilu bangsa Indonesia terutama pilpres dan pilkada yang memberikan mandat kepada calon presiden dan wapres dan calon kepala daerah membuat visi misi sendiri," jelas Basarah.

Basarah

"Gimana kalau visi misi calon presiden dan calon kepala daerah dimasuki kepentingan ideologi lain yang tak sesuai dengan ideologi negara? GBHN akan memberi panduan bahwa boleh capres dan calon kepala daerah membuat program tapi tak boleh keluar dari pakem yang dibuat MPR," tukas Basarah.

Diwartakan sebelumnya, Ketua GSK Mahfud MD mendapat informasi bahwa di Arab Saudi banyak dilakukan penangkapan terhadap orang radikal. Sebagian dari mereka yang belum tertangkap disebut akan lari ke Indonesia membawa uang jutaan dollar.

Pernyataan itu dikatakan Mahfud dalam Focus Group Discussion Scenario Planning: Indonesia yang digelar GSK di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Nah sekarang ada info di Saudi Arabia itu terjadi penangkapan-penangkapan terhadap orang radikal. Sudah banyak tertangkap. Tapi yang belum tertangkap itu banyak yang akan lari ke Indonesia dengan bawa jutaan dollar," ucapnya, Jumat 16 Agustus 2018.

Dikatan dia, radikalisme merupakan suatu gerakan mengganti sistem yang sudah mapan dengan cara-cara tidak demokratis. Cara tersebut ditolak ramai-ramai oleh tokoh bangsa. Menurut Mahfud, perubahan sesungguhnya harus dilakukan secara gradual.

"Perubahan radikal itu kita tolak. Apakah kita anti perubahan? Tidak. Kita sadar perubahan itu harus dilakukan tapi perubahan kita adalah perubahan gradual. Sistem sudah mantap diperbaiki, berdasar sistem itu. Yaitu sistem negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

DPR/MPR 2019-2024

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini