nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP: UU MD3 Harus Direvisi Kalau Pimpinan MPR Ditambah

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 16:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 18 337 2093521 ppp-uu-md3-harus-direvisi-kalau-pimpinan-mpr-ditambah-MYR05JdE9a.jpg Sekjen PPP, Asrul Sani (foto: Okezone)

JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, penambahan kursi pimpinan MPR haruslah dibarengi dengan revisi Undang-undang MD3.

"Ya kita harus revisi. Wong mengembalikan tetap mempertahankan delapan aja harus revisi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR 2019-2024 itu kan lima, kembali menjadi lima. Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (delapan pimpinan) ya harus direvisi lagi," sambungnya.

Arsul mengungkapkan, di parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berkembang wacana untuk mempertahankan jumlah pimpinan MPR sebanyak delapan orang. Karena itu revisi UU MD3 ini perlu dirubah.

"Itu maknanya perlu merubah kembali Undang-undang MD3, itu juga yang kami bicarakan ya. Karena kan MPR ini kan tempat semua fraksi bermusyawarah, jadi tentu keinginan teman-teman di KIK untuk bisa ada itu juga perlu kita dengar lah bersama," pungkas Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Amanat Nasional ( PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.

Namun, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang berlebihan. Pasalnya JK melihat tugas MPR saat ini tidak terlalu banyak.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini