nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Peringati Hari Konstitusi, Wapres JK Sindir DPR yang Lama Bahas Pasal

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 13:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 18 337 2093471 peringati-hari-konstitusi-wapres-jk-sindir-dpr-yang-lama-bahas-pasal-Zx0v5x3zSr.jpg Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi sambutan di acara peringatan Hari Konstitusi yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam kesempatan itu, Kalla menyindir DPR yang kerap memakan waktu lama hanya untuk membahas satu pasal.

Kalla mengatakan, di Hari Konstitusi ini seyogianya bangsa Indonesia mengucapkan terimakasih kepada pendiri bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan sekaligus membentuk konstitusi negara.

Menurut Kalla, pada waktu itu para pendiri bangsa hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk membicarakan draf konstitusi. Namun kondisi itu berbanding terbalik di era kekinian. DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang, malah memakan waktu lama hanya untuk membahas satu pasal.

"Jadi draf konstitusi itu sebenarnya hanya dibicarakan 10 hari oleh tokoh-tokoh di BPUPKI. Kita satu pasal kadang-kadang berbulan-bulan dibahas di DPR," ucap Kalla disambut tawa hadirin di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

 Baca juga: Ketua MPR Sebut DPR Buat Jumlah Regulasi Semakin Tak Terkendali

Kalla berujar, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi sejak memproklamirkan kemerdekaannya. Pertama adalah diberlakukannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Kemudian pada 27 Desember 1949, di Tanah Air berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Lalu pada 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUD Sementara. Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara. Kekinian, pasca-reformasi UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali.

"Jadi kita sudah hidup dengan empat macam konstitusi. Jadi apa yang tidak berubah dari konstitusi? Yaitu mukamidah. UUD 1945, UU RIS, UUDS, UUD 1945 yang diamandemen, mukadimahnya (tidak dirubah)," ujar Kalla.

 Baca juga: Wacana Hidupkan Kembali GBHN, Ketum PP Muhammadiyah Tekankan Pentingnya Konsensus

Menurut Kalla, mukadimah UUD 1945 tidak dirubah karena merupakan dasar dan tujuan dalam bernegara. Dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Sedangkan tujuan negara adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran melalui pencerdasan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

"Itu tidak berubah di bangsa kita. Tidak ada yang berani dan tidak perlu ada yang berubah dari dasar dan tujuan. Yang berubah itu ayat-ayatnya," pungkas Kalla.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini