nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua MPR Sebut DPR Buat Jumlah Regulasi Semakin Tak Terkendali

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 13:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 18 337 2093453 ketua-mpr-sebut-dpr-buat-jumlah-regulasi-semakin-tak-terkendali-ALdvWNRe6L.jpg Ketua MPR, Zulkifli Hasan (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebut DPR membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali atau over regulation. Tak ayal, produk hukum yang dihasilkan DPR dan Pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan ini diucapkan oleh Zulkifli saat berpidato pada peringatan Hari Konstitusi 2019 yang digelar MPR. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara lainnya.

"Di bidang pembangunan hukum, sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali (over regulation)," katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

 Baca juga: Hasto: Jokowi dan PDIP Senapas soal GBHN

"Bahkan, tidak sedikit Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," sambung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Di sisi lain, jika merujuk pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, maka menyebabkan obesitas terhadap regulasi menjadi semakin besar.

Selain itu, lanjut Zulkifli, ada pula beberapa isu hukum yang terjadi pada era kekinian. Misalnya saja seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kemudian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan yang baik.

 Baca juga: Wacana Hidupkan Kembali GBHN, Ketum PP Muhammadiyah Tekankan Pentingnya Konsensus

Lalu peraturan perundang-undangan yang tidak menjanjikan kepastian hukum, banyaknya lembaga negara yang menuntut penambahan terhadap kewenangan yang ingin dimilikinya, serta sengketa antar-lembaga negara.

"(Ini) merupakan beberapa bukti konkret dari problematika terkait dengan sistem hukum Indonesia pasca reformasi," pungkas Zulkifli.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini