nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKB Setuju GBHN Dihidupkan Kembali, tapi Tak Perlu Buru-Buru

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2019 06:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 18 337 2093390 pkb-setuju-gbhn-dihidupkan-kembali-tapi-tak-perlu-buru-buru-k9JOi7uqTX.jpg Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. (Foto : Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengaku pihaknya setuju jika Indonesia kembali menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, GBHN dapat menjaga arah pembangunan bangsa yang sudah dibangun pemerintahan sebelumnya.

“Karena memang butuh ada garis besar dan pakem arah pembangunan jangka panjang supaya tidak mudah bergeser,” kata Karding kepada Okezone, Minggu (18/8/2019).

Ia mengaku, ketika dirinya menjadi Ketua Fraksi MPR PKB, seluruh partai sepakat untuk mengaktifkan kembali GBHN. Tujuannya ialah agar ada patokan bersama dalam pembangunan nasional, yang tak melulu berganti setiap terjadi pergantian kepemimpinan.

“Pada prinsipnya ketika saya jadi ketua fraksi MPR, itu seluruh unsur-unsur fraksi yang ada di badan kajian, itu yang saya pahami mereka prinsipnya setuju,” ujarnya.

Menurut dia, dalam amandemen UUD 1945 dan berencana menghidupkan kembali GBHN itu, harus dikaji secara komprehensif dan membutuhkan masukan dari berbagai pakar. Sebab, aturan itu mesti disesuaikan dengan waktu yang akan datang. Apabila nanti kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, aturan-aturan turunannya juga harus segera disesuaikan.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding

“Kalau jadi lembaga tertinggi negara maka itu akan jadi problem terkait dengan lembaga-lembaga yang lain. Misalnya, apakah kemudian GBHN yang tidak dijalankan oleh presiden, tidak dianggap berhasil ini bisa dijadikan ukuran untuk memberi sanksi atau tegur presiden atau lembaga-lembaga lain. Kalau bisa, lalu pertanyaannya pakai instrumen apa? Apakah tap MPR berada di atas UU? Artinya banyak hal yang perlu diselaraskan kembali,” katanya.


Baca Juga : Hasto: Jokowi dan PDIP Senapas soal GBHN

Ia menuturkan, harus ada pembahasan lebih lanjut ihwal konsep GBHN yang sesuai dengan perkembangan pesat di era globalisasi ini. Sehingga, tak harus diputuskan dalam waktu dekat tanpa pertimbangan yang matang.

“Karena itu butuh diskusi yang panjang mencari formula yang tepat, yang tidak melakukan perubahan begitu banyak,” katanya.


Baca Juga : Prabowo: Gerindra Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli

(erh)

Berita Terkait

GBHN Dihidupkan Kembali

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini