nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perlukah Jokowi Buat Kementerian Baru soal Ekonomi Digital dan Kreatif?

Sabtu 17 Agustus 2019 19:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 17 337 2093253 perlukah-jokowi-buat-kementerian-baru-soal-ekonomi-digital-dan-kreatif-DpVppMy3m8.jpeg Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

SEJUMLAH kementerian baru disebut bakal dibentuk dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, pendirian kementerian itu didesak berbasis kajian dan pembagian tugas yang matang.

Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (17/8/2019), wacana ini keluar dari Jokowi sendiri pada Rabu 14 Agustus kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Ia menyebut akan menggabung dan membuat nomenklatur kementerian baru.

Pada hari yang sama, di hadapan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan lembaga baru itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone)

Saat dikonfirmasi BBC News Indonesia, Staf Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan belum dapat memaparkan lebih lanjut rencana pembentukan kementerian baru tersebut.

Erani hanya mengatakan pemerintah memang tengah fokus mendulang investasi. Berbagai program infrastruktur sampai penyederhanaan perizinan disebutnya bertujuan untuk menarik investasi.

"Kalau pemerintah ingin lapangan kerja yang banyak dan mengurangi pengangguran, salah satu pintu yang perlu dibuka tentu investasi," kata Erani.

Pemerintah saat ini sebenarnya sudah memiliki lembaga yang mengurus sektor ekonomi digital dan kreatif dalam wujud Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Adapun di bidang investasi, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara menurut pengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, pembentukan lembaga baru berpotensi menyedot anggaran negara. Ia mengatakan kebijakan itu harus didasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

"Jangan sampai ada perekrutan pegawai besar-besaran, padahal lembaga yang ada belum dioptimalkan."

"Kementerian baru artinya pembuatan logo baru, kantor baru, struktur baru. Itu nilainya besar," kata Lina.

"Kalau lembaganya belum ada, boleh dibuat. Tapi kalau ada, buat apa?" tuturnya.

Pada periode pertama, Jokowi membentuk beberapa kementerian baru, yang tidak ada pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kemenko Kemaritiman serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif Vital

Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, apakah kementerian ekonomi digital dan kreatif diperlukan?

Jawabannya iya, kata Hizkia Yosie Polimpung, dosen bergelar doktor di Universitas Bhayangkara yang mendalami isu ekonomi digital dan kreatif.

"Itu imperatif atau wajib. Thailand sudah punya. Bikin kementerian itu, tapi mereka harus ditugaskan membuat tata kelola dasar ekonomi digital," ujarnya saat dihubungi via telepon.

Hizkia menuturkan, ekonomi digital dan kreatif merupakan persoalan kompleks yang urusannya mencakup kewenangan beberapa kementerian.

Tata kelola dasar disebutnya vital agar kerja pemerintah di sektor ini tidak terpaku pada perhitungan ekonomi semata, tapi juga perlindugan konsumen hingga jaminan tenaga kerjanya.

"Takutnya saat ekonomi digital menjadi gimmick yang mau tidak mau diikuti, kita menjalankannya tanpa pengetahuan mumpuni."

"Saat digital ekonomi merangsek ke seluruh sendi kehidupan, kita tidak punya regulasi proteksi data pribadi, takutnya tanpa disadari publik malah menjadi korban," tuturnya.

"Selama ini nuansanya untuk menjawab tantangan perubahan di era 4.0. Tapi yang harus dipersiapkan dan yang saya tunggu adalah strategi besar nasional untuk sektor ekonomi digital," kata Hizkia.

Hingga berita ini ditayangkan, Jokowi belum memastikan kapan akan mengumumkan kabinet untuk periode 2019–2024.

Merujuk tahapan pemilu yang disusun KPU, Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019. Segera setelah pelantikan, kabinet baru itu juga akan langsung bekerja.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini