nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Prabowo: Gerindra Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Sabtu 17 Agustus 2019 13:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 17 337 2093195 prabowo-gerindra-ingin-kembali-ke-uud-1945-yang-asli-gwZceHtPpg.jpg Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan partainya sejak dahulu ingin Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.

"Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 1945 yang asli. Jadi amandemen untuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bagi kita tidak masalah," kata Prabowo usai melaksanakan upacara HUT ke-74 RI di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Baca Juga: MPR Rekomendasikan Sistem GBHN Melalui Amandemen Terbatas UUD 1945 

Menurut Prabowo, UUD 1945 bisa dilakukan amandemen untuk memperbaiki kekurangannya. Tetapi batang tubuhnya yang ada di dalamnya tak bisa dirubah.

"Kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli. Kemudian kalau ada kekurangan bisa adendum atau perbaikan," paparnya.

Prabowo Subianto Usai Upacara di Kantor DPP Gerindra/Foto: Harits Tryan Akhmad	 

"UUD 45 yang asli jadi amandemen untuk GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli. Kemudian kalau ada kekurangan bisa adendum perbaikan. Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali," tambahnya.

Sebelumnya dalam Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali mulai 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan.

Baca Juga: Kembali Hidupkan GBHN, Ada Potensi Terkait Masa Jabatan Presiden 

Salah satunya ada merekomendasikan dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan begitu MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan

“Jadi konsep hakuan negara yang diusulkan PDI Perjuangan adalah untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan kembali garis-garis besar haluan negara untuk menyempurnakan kekurangan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebagai pengganti sistem GBHN yang ada di UU Dasar," ujar Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini