nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Hidupkan Kembali GBHN, Ketum PP Muhammadiyah Tekankan Pentingnya Konsensus

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 16 Agustus 2019 16:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 16 337 2092865 wacana-hidupkan-kembali-gbhn-ketum-pp-muhammadiyah-tekankan-pentingnya-konsensus-MOWYlGRO9F.jpg Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (Foto : Fahreza Rizky/Okezone)

JAKARTA – Wacana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amendemen terbatas UUD 1945 kembali mencuat. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan adanya dialog komprehensif oleh seluruh kekuatan nasional agar tercapai konsensus atau permufakatan bersama mengenai maksud GBHN tersebut.

"Maka sebelum melompat perlu ada konsensus dari seluruh kekuatan nasional apa yang dimaksud dengan GBHN," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di acara Focus Group Discussion Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Menurut Haedar, persoalan GBHN erat kaitannya dengan peran institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasca-amendemen UUD 1945, kewenangan MPR telah berubah yakni tidak menjadi lembaga tertinggi negara. Karena itu, hal-hal seperti ini perlu didialogkan secara lebih komprehensif.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

"Pertama bagaimana mendiskusikan ulang posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sudah mengalami perubahan setelah amendemen keempat (UUD 45-red)," katanya.

"Jadi apakah tetap menjadi lembaga tertinggi negara, minus presiden dan wapres yang tidak dipilih oleh MPR. Kalau seperti itu, lembaga tinggi negara yang seperti apa? Maka secara matang posisi MPR dengan keanggotaannya agar tidak mengalami ambivalensi," ujar Haedar.


Baca Juga : Hidupkan Kembali GBHN Dinilai sebagai Kemunduran seperti Era Orde Baru

Selain itu, sambung Haedar, substansi GBHN perlu didialogkan oleh seluruh kekuatan nasional. Misalnya saja tentang definisi GBHN yang tepat seperti apa, kemudian dielaborasi dengan kondisi kekinian.

"Yang penting dua hal tadi menurut saya. Diskusikan secara matang, cari konsensus tentang posisi MPR. Yang kedua, cari konsensus tentang apa yang dimaksud dengan GBHN," ucapnya.


Baca Juga : MPR Rekomendasikan Sistem GBHN Melalui Amandemen Terbatas UUD 1945

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini