nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Singgung Kinerja Pemberantasan Korupsi, Ini Respons KPK

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 16 Agustus 2019 15:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 16 337 2092817 jokowi-singgung-kinerja-pemberantasan-korupsi-ini-respons-kpk-eZ4P4VRRXm.jpg Ketua KPK, Agus Rahardjo (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Bersama DPD dan DPR RI 2019 terkait kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, ukuran kinerja lembaga pemberantasan korupsi harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, hingga berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Agus menyebut, selama ini pihaknya telah menyelamatkan uang negara yang jumlah mencapai triliunan rupiah. Namun, ia belum bisa memaparkan total uang yang telah diselamatkan tersebut.

"Dalam hal pencegahan jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan, nilainya triliunan. Detil angkanya nanti akan dirilis," kata Agus kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).

 Presiden Jokowi

Agus menuturkan, tantangan lembaga antirasuah ke depannya berada di sektor sumber daya alam (SDA), infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keuangan negara.

"Seperti pajak, bea cukai, pengadaan, dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan sosial (bansos)," katanya.

Menurut dia, pemberantasan kasus rasuah akan terus berjalan efektif bila seluruh lembaga nasional saling berkordinasi untuk berjuang kejahatan tersebut.

"Di sini juga pentingnya kerja sama regional dan Internasional," kata dia.

 Presiden Jokowi

Ia berharap, pemerintah dan DPR ke depannya melakukan pembenahan sistem partai politik serta pemilu di Indonesia. Sebab, ia merasa banyak celah korupsi dari sistem yang kini sedang berjalan.

"Tata kelola manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi, termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar," pungkasnya.

(wal)

Berita Terkait

KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini