nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Sidang Tahunan, Ketua DPD Puji Pemerintahan Jokowi yang Berhasil Ambil Alih Freeport

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 16 Agustus 2019 11:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 16 337 2092674 di-sidang-tahunan-ketua-dpd-puji-pemerintahan-jokowi-yang-berhasil-ambil-alih-freeport-paJMAr9ehb.jpg Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat sidang tahunan DPR & DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (Dok Okezone)

JAKARTA – Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyanjung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang berhasil mengambil alih saham Freeport sebanyak 51%.

“Kita bergembira karena pemerintah telah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport,” ucap OSO dalam sidang tahunan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Karena itu, selaku lembaga DPD RI, turut bersyukur pemerintah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua dengan PT Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan.

“Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua,” ujar OSO.

Dia melanjutkan, kenaikan harga minyak 8 tahun terakhir telah menyadarkan perlunya mengembangkan energi alternatif, dalam hal ini pembangunan pembangkit tenaga nuklir.

Oesman Sapta Odang (Foto : Muhamad Rizky)

“Energi baru dan terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia,” katanya.

Selain itu, OSO memandang pembangunan pembangkit tenaga nuklir ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product.


Baca Juga : Ketua DPD: Pancasila Harus Terimplementasi Mulai dari Elite hingga Rakyat Bersandal Jepit

Sebagai contoh, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui pembangkit tenaga nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil.

“Untuk itu, DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia,” tuturnya.


Baca Juga : Jokowi: Kemanusiaan Harus Tetap Jadi 'Ruh' Politik Luar Negeri Indonesia

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini