JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rencananya untuk membuat kementerian baru dan menggabungkan dua kementerian pada periode keduanya menjabat. Jokowi belum menyebut seperti apa struktur kabinet yang dimaksud.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pertimbangan presiden melakukan hal tersebut terkait dengan kondisi perekonomian sehingga diperlukan penyesuaian.
"Kan selalu beliau sampaikan bahwa terjadinya Current Account Defisit (CAD) di bidang perdagangan itu maka presiden selalu berbicara soal investasi dan eksport," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat Kamis 15 Agustus 2019.
Baca Juga:Â Kabinet Jokowi Rampung, Pengamat: Mahfud MD Saja Bisa Diganti di Injury TimeÂ
Kedua pertimbangan lainnya adalah dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana pendekatan tersebut menjadi pemikiran sehingga mungkin ada perubahan struktur.
"Dan ini seperti yang saya sampaikan kemarin, Menpan sudah membuat formulanya. Disarankan kepada Pak presiden. Intinya adalah kira-kira ga jauh dari itu lah," ungkapnya.
Saat disinggung mengenai perubahan di posisi Jaksa Agung yang akan diisi oleh non parpol, Moeldoko mengatakan normatif, menurutnya semua akan dievaluasi sebelum kabinet terbentuk.
"Ya mungkin kan selama ini pasti semuanya dievaluasi oleh pak presiden," ujarnya.
Baca Juga:Â Nomenklatur Kementerian Baru Sudah Disiapkan Kemenpan RB
Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara
(Ari)
