nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Menteri PDT Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 15 Agustus 2019 20:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 15 337 2092444 mantan-menteri-pdt-mangkir-dari-pemeriksaan-kpk-nTEwYmaIDZ.jpg Helmi Faisal (foto: Sindo)

JAKARTA - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, A Helmi Faishal Zani mangkir alias tak hadir dalam pemanggilan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini. Lembaga antirasuah itupun berencana menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Helmi.

Sedianya Helmi dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka ‎Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

"A Helmi Faishal Zaini saksi HA TPK menerima hadiah terkait proyek di Kementrian PUPR tahun anggaran 2016. Pemeriksaan dijadwalkan ulang," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

 Baca juga: KPK Periksa Mantan Menteri PDT Terkait Suap Proyek Jalan KemenPUPR

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

 Baca juga: Dalami Kasus Suap Proyek Jalan, KPK Panggil Politikus PKB Helmy Faishal Zaini

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini