nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Konflik Nduga Bisa Diredam jika TNI-Polri Berbagi Tugas Tegakkan Hukum

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 18:44 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 14 337 2091937 dpr-konflik-nduga-bisa-diredam-jika-tni-polri-berbagi-tugas-tegakkan-hukum-gXqh5rpNif.JPG Anggota TNI di Papua (Foto: Ist)

JAKARTA - Sebanyak 182 orang meninggal dunia akibat konflik kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. DPR mendorong agar konfilik tersebut bisa diredam dengan cara TNI dan Polri saling berbagi tugas dalam menegakkan hukum di wilayah itu.

Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra berharap konflik kekerasan yang terjadi di Nduga bisa diredam agar tidak ada lagi korban jiwa.

"Makanya itu bagi-bagi tugas. Tugas Polri itu penegakan hukum, jadi dia bagaimana melakukan penegakan hukum di permukiman-permukiman di Nduga ya. Nah, sementara TNI yang di-BKO beri dia tugas untuk membersihkan permukiman dan hutan-hutan untuk mencari OPM itu," kata Supiadin kepada Okezone, Rabu (14/8/2019).

Dia meyakini dengan adanya pembagian antara TNI dan Polri, dapat menyelesaikan konflik yang sudah terjadi di Nduga. Sebab baik TNI dan Polri menjalankan tupoksinya masing-masing sesuai dengan keahliannya.

KKB di Papua

"Karena Polri tugasnya pendekatan hukum. Nah, TNI punya kemampuan perang hutan dia bisa baca jejak pohon, dia tahu tebangan menunjukkan arah kemana dan dia tahu kemana itu arahnya (anggota OPM kabur-red)," tuturnya.

Selain itu, Supiadin melihat OPM menjadikan wilayah Nduga sebagai pusat target operasi dalam melancarkan serangan kepada aparat keamanan atau masyarakat. Karena itu, dirinya meminta pasukan TNI-Polri agar mengetatkan penjagaan di wilayah tersebut.

"Saran saya sudah bolak balik bilang. Di Nduga itu tempatkan saja pasukan. Artinya kita bagaimana memancing mereka agar keluar tapi kita lebih kuat dan menguntungkan kita pancing dia masuk ke situ," kata dia.

Sebelumnya, salah satu tim kemanusiaan, yaitu Theo Hesegem dalam diskusi selaku Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua mengatakan, sebanyak 182 orang meninggal dunia akibat kasus konflik kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua yang terjadi sejak 2 Desember 2018 hingga sekarang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini