KPK Klarifikasi Aliran Suap Izin Tinggal Turis ke Pejabat Kemenkum HAM

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 14 Agustus 2019 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 14 337 2091931 kpk-klarifikasi-aliran-suap-izin-tinggal-turis-ke-pejabat-kemenkum-ham-kmhVYxMFMN.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Kemenkum HAM, M Arifin. Arifin diklarifikasi soal informasi dugaan aliran uang suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal dua turis di lingkungan Keimigrasian Nusa Tenggara Barat (NTB).

"‎Dari saksi tersebut penyidik mengklarifikasi informasi dari keterangan saksi lain terkait dugaan pemberian suap dan aliran uang dalam penanganan perkara keimigrasian tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Arifin sendiri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK menggali keterangan Arifin untuk proses penyidikan tersangka mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie.

Sementara satu saksi lainnya dari pihak swasta yakni, ‎Dewa Putu Mayeka Wijaya alias Mike, mangkir alias tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan pada hari ini. Hingga sore ini, KPK belum mendapat informasi ketidakhadiran Mike.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal dua turis di lingkungan Keimigrasian Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie (KUR), Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Yusriansyah Fazrin (YRI) dan Direktur PT Wisata Bahagia (WB), Liliana Hidayat (LIL).

Dalam perkara ini, Kurniadie dan Yusriansyah diduga menerima ‎suap sebesar Rp1,2 miliar untuk mengurus perkara dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA atau turis. Uang tersebut diberikan dari Liliana selaku manajemen Wyndham Sundancer Lombok untuk mengurus perkara dua WNA yang disalahgunakan.

Sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Kurniadie dan Yusriansyah disangkakanmelanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11‎ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Liliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini