nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Diminta Bentuk Lembaga Halal Setingkat Kementerian

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 17:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 14 337 2091884 pemerintah-diminta-bentuk-lembaga-halal-setingkat-kementerian-zuuFDH0UQ4.jpg (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah membentuk lembaga setingkat kementerian yang bertugas mengelola sertifikasi halal berbagai produk yang diperjualbelikan di Indonesia.

Menurut dia, terbentuknya kementerian yang dimaksud dapat menumbuhkan industri halal di Tanah Air. Dirinya menyayangkan pertumbuhan wisata halal yang terus mandek lantaran tidak dikelola secara baik oleh pemerintah.

"Masalahnya adalah kita mengelolanya tidak profesional, lembaga sebesar ini seharusnya dikelola profesional dan di bawah Presiden, tapi dikelola oleh sebuah lembaga yang baru hadir ini namanya BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," kata Ikhsan dalam

talkshow bertajuk “Urgensi Kemandirian Badan Halal” di Gedung SINDO, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Ia menilai, peran dari BPJH dalam menumbuhkan dan mengembangkan wisata halal di Tanah Air kurang berjalan optimal.

Foto: Fadel Prayoga/Okezone

"Sampai hari ini belum bisa menghasilkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), belum ada auditornya, instrumennya, belum ada standarnya, belum ada cara registrasi, lalu mau dipaksakan jalan di Tahun 2019," ujarnya.

Untuk itu Ikhsan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga halal setingkat kementerian. Hal itu untuk memudahkan sertifikasi halal yang diminta para pelaku usaha.

"Kalau badan ini selevel eselon 1 di bawah Kemenag bagaimana mengurusinya? Ketika mereka meeting bersama menteri lalu apa? Tunggu ke menteri, lalu apa? ngadet seperti sekarang," tuturnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini