nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Komentari soal Wacana Amandemen UUD 1945

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 16:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 14 337 2091861 gerindra-koementari-soal-wacana-amandemen-uud-1945-GaGcgKaXG4.jpg Partai Gerindra (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perlu adanya kesepakatan dan kajian mendalam soal wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau menurut saya sebaiknya kita ada kajian yang mendalam, karena memang ada beberapa hal yang harus diubah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Fadli mengusulkan agar naskah historis UUD 1945 dikembalikan ke aslinya. Kemudian andendum-andendum turut disertakan kembali dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan itu.

"Kembalikan dong, itu enggak bisa dipisahkan sebagai naskah historis dari UUD 45 gitu. Tapi waktu perubahan di awal reformasi itu karena eforia penjelasannya dibuang. Padahal penjelasannya sangat penting," tegas dia.

Selain harus melalui proses kajian, Kata Fadli wacana amanden UUD 1945 bukan juga untuk kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

"Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar," tambahnya.

Fadli Zon

Baca Juga: Tangis Rachmawati Pecah Minta Indonesia Kembali pada UUD 1945

Tak lupa, Politikus Gerindra itu mengatakan perlu ada kesepakatan nasional terlebih dulu terkait apa saja yang akan diubah dalam amandemen UUD 1945.

"Kalau itu saya kira sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya pemilihan presiden langsung. Saya kira itu bagus kan pemilihan presiden langsung, nah tidak ada masalah juga kalau ada kesepakatan dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan. Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan," tandas Fadli.

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali pada 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan.

Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini