nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Politikus Golkar Markus Nari Didakwa Diperkaya USD1,4 Juta dari Proyek E-KTP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 14:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 14 337 2091782 politikus-golkar-markus-nari-didakwa-diperkaya-usd1-4-juta-dari-proyek-e-ktp-gPWFdyUCS7.jpg Terdakwa kourpsi e-KYP, Markus Nari (Foto: Sindo)

JAKARTA - Mantan anggota komisi II DPR RI fraksi Golkar, Markus Nari didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang diperkaya sebesar 1,4 juta dolar Amerika Serikat dari proyek pengadaan e-KTP. Markus disebut terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama telah memperkaya terdakwa sebesar 1,4 juta dolar Amerika Serikat serta memperkaya orang lain atau korporasi," kata jaksa KPK, Ahmad Burhanudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

 Baca juga: Miryam Haryani Jadi "Pintu Masuk" KPK Jerat Anggota DPR Lainnya di Kasus e-KTP

Menurut jaksa, Markus Nari diduga ikut mempengaruhi atau mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Atas perbuatannya itu, Markus disebut telah merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 2.314.904.234.275,39," kata jaksa

 Baca juga: KPK Bidik Korporasi Usai Jerat 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Perbuatan korupsi tersebut dilakukan Markus Nari bersama-sama dengan Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto selaku Direktur Dukcapil Kemendagri, Diah Anggraeni selaku Sekjen Kemendagri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Kemendagri.

 

Kemudian, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR, Irvanto Pambudi Cahyo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo selaku Direktur PT Quadra Solutions dan Isnu Edhi WIjaya selaku Ketua Konsorsium PNRI.

Atas perbuatannya, Markus didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini