nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Total Sudah Ada 14 Tersangka Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2019 18:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 13 337 2091483 kpk-total-sudah-ada-14-tersangka-terkait-kasus-korupsi-e-ktp-q1Q4n1cgGJ.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total sudah menjerat 14 tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013. Sebanyak 14 tersangka tersebut terdiri dari perkara pokok dan kasus merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP.

"Sampai saat ini, total KPK telah memproses 14 orang dalam perkara pokok dugaan korupsi e-KTP dan ini dan perkara terkait, yaitu, obstruction of justice dan keterangan palsu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

KPK me‎ngimbau agar semua pihak bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Sebab, kata Saut, ada ancaman bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif menjalani proses hukum dalam perkara ini.

Ilustrasi

"Jika ada upaya menghambat proses hukum, maka terdapat risiko pidana sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor," ucapnya.

"Kami ingatkan juga agar saksi-saksi yang dipanggil bicara secara jujur karena jika terdapat keterangan bohong, terdapat ancaman pidana sebagaimana diatur di Pasal 22 UU Tipikor," imbuhnya.

Sebanyak 14 orang yang telah ditetapkan sebagai‎ tersangka korupsi e-KTP yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Baca Juga: Miryam Haryani hingga Tannos Jadi Tersangka, Terungkap Kode 'Uang Jajan' di Korupsi E-KTP

Kemudian, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari, Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, serta Paulos Tannos. Sebelas orang tersebut ditetapkan dalam perkara pokok korupsi e-KTP.

Sedangkan dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu, Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini