nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Miryam Haryani hingga Tannos Jadi Tersangka, Terungkap Kode 'Uang Jajan' di Korupsi E-KTP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2019 18:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 13 337 2091473 miryam-haryani-hingga-tannos-jadi-tersangka-terungkap-kode-uang-jajan-di-korupsi-e-ktp-cZ4LMvpJ6R.jpg Miryam Haryani.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani (MSH) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Tahun Anggaran 2011-2013.

KPK mengungkap adanya penggunaan kode 'uang jajan' dalam perkara korupsi e-KTP yang menyeret Miryam S Haryani. ‎Dalam hal ini, Miryam diduga meminta duit 100 ribu Dolar Amerika Serikat ke mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

"Tersangka MSH juga meminta uang denga kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Miryam Haryani diduga meminta 'uang jajan' sebesar 100 ribu dolar Amerika kepada Irman untuk rekan-rekannya di komisi II DPR RI. Miryam mengklaim uang tersebut untuk kunjungan kerja. Penyerahan uang tersebut dilakukan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

"Permintaan uang tersebut ia atas namakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," ucapnya.

Saut mengatakan, Miryam diduga telah menerima beberapa kali uang yang diduga terkait kasus korupsi e-KTP dari Irman‎ dan Sugiharto sepanjang 2011-2012.

Miryam Haryani, dari Memasuki Ruang Sidang, Dituntut 8 Tahun Bui hingga Tinggalkan Ruang Sidang

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya USD1,2 juta terkait proyek e-KTP ini," imbuhnya.

Selain Miryam, ‎KPK juga menetapkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus yang merugikan negara sekira Rp2,3 triliun ini. Ketiganya yakni Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; PNS BPPT, Husni Fahmi; dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulos Tannos.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, dan Markus Nari.

Saat ini, tinggal Markus Nari sedang menunggu proses persidangan di pengadilan. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini