JK: GBHN Bagus, Asal Tak Ubah Sistem Tata Negara

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 13 Agustus 2019 17:42 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 13 337 2091446 jk-gbhn-bagus-asal-tak-rubah-sistem-tata-negara-rYrzGrApAv.jpg Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku sepakat dengan usulan penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Asalkan tidak merubah sistem ketatanegaraan yang sudah ada.

Misalkan saja merubah kembali kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Menurut dia hal itu sangat rumit.

"Seperti yang saya katakan tadi, Kalau hanya GBHN secara prinsip itu bagus. Asal jangan merubah seluruh sistem lagi," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

 Baca juga: Ketua DPR Ingin Wacana GBHN Dikaji Lebih Dalam

JK menjelaskan, rakyat belum tentu setuju jika ada perubahan sistem ketatanegaraan yang ditimbulkan dari amandemen terbatas UUD 1945 dan penghidupan kembali GBHN. Karena itu hal tersebut perlu dikaji kembali.

"Itu rumit lagi. Beresiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal. Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung," terangnya.

 Jusuf Kalla

Meski demikian, JK menilai GBHN penting untuk menyeleraskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun efek yang ditimbulkan dari itulah yang mesti dikaji. Saat ini pun pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 Baca juga: Menkumham: Parpol Sudah Sepakat Hidupkan GBHN dengan Amandemen UUD 1945

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali pada 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini