nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Giliran Politikus PKB Dipanggil KPK Terkait Suap Jalan Proyek KemenPUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2019 10:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 13 337 2091214 giliran-politikus-pkb-dipanggil-kpk-terkait-suap-jalan-proyek-kemenpupr-mVIqAc46Nr.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fathan, pada hari ini, Selasa (13/8/2019).

 Baca juga: Sambangi Komplek DPR di Kalibata, KPK Rekonstruksi Kasus Suap Dana Perimbangan

Sedianya, Fathan akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek embangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.‎ Dia akan diperiksa untuk tersangka Hong Artha (HA).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2019).

 Korupsi

Sebelumnya, ‎KPK telah lebih dulu memanggil mantan anggota komisi V DPR RI fraksi Hanura, Fauzih H Amro, pada Senin, 12 Agustus 2019, kemarin. Namun, Fauzih Amro mangkir alias tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

 Baca juga: Terbukti Suap dan Gratifikasi, Kasatker SPAM Dituntut 8 Tahun Penjara

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

 Korupsi

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini