nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Try Sutrisno Ingin UUD 45 Dikaji Ulang dan MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 19:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 12 337 2091042 try-sutrisno-ingin-uud-45-dikaji-ulang-dan-mpr-jadi-lembaga-tertinggi-negara-gOmPgbAQvH.jpg Try Sutrisno (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno ingin UUD 1945 dikaji ulang. Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan berwenang memilih Presiden maupun Wakil Presiden.

"Harus dikaji ulang, karena keliru itu amandemen, banyak melenceng harus kita koreksi. Tidak ada amandemen, kaji ulang. Yang asli dikembalikan, materi yang empat kali (diamandemen) itu yang cocok untuk memperkuat UUD 45 karena kebutuhan zaman, karena tantangan zaman dijadikan adendum, lampiran pada UUD 45 yang asli," kata Try di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut dia sistem ketatanegaraan asli Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR berisikkan anggota DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan, dan tidak ada lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasalnya Indonesia bukan negara serikat sebagaimana Amerika Serikat (AS).

"Harus dong (MPR jadi lembaga tertinggi), itu kan aslinya begitu, itu sistem Indonesia itu. Isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan, bukan DPD. DPD tidak ada kesatuan itu, itu negara serikat, Amerika ada, karena negaranya serikat, ada negara-negara bagian," jelasnya.

"Artinya Dewan perwakilan daerah, kalau kita nggak ada itu, yang benar utusan daerah. Kembalikan MPR ke lembaga tertinggi yang isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan," sambung Try.

Try Sutrisno

Baca Juga: Tangis Rachmawati Pecah Minta Indonesia Kembali pada UUD 1945

Dengan kembali ke UUD 1945 yang asli, Presiden dan Wapres akan dipilih oleh MPR. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak meniru sistem liberal. Pasalnya itu sangat menghambur-hamburkan uang.

"Harus itu sistem kita, pelajari itu sila keempat, itu sistem demokrasi kita, jangan niru liberal, ngabisi duit saja," tandasnya.

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali mulai 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini