nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gus Sholah Tolak NKRI Bersyariah Usulan Ijtima Ulama IV, Ini Alasannya

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 16:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 12 337 2090953 gus-sholah-tolak-nkri-bersyariah-usulan-ijtima-ulama-iv-ini-alasannya-PjhiYJ0smw.jpg Gus Sholah (berkemeja biru dan berpeci) di tengah sejumlah tokoh nasional lainnya. (Foto: Fahreza Rizky/Okezone)

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahudin Wahid menegaskan istilah 'NKRI bersyariah' tidak perlu ada. Pasalnya syariat Islam bisa tetap jalan di Indonesia tanpa perlu istilah tersebut.

Wacana NKRI Bersyariah ini muncul dalam rekomendasi Ijtima Ulama IV yang digelar di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu. Prinsip NKRI bersyariah itu harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Menurut saya ‘NKRI bersyariah’ itu tidak ada. Dulu sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujuh kata itu kemudian dicoret, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," kata pria yang akrab disapa Gus Sholah di Forum Rekat Anak Bangsa, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Gus Sholah mengatakan, saat ini tidak ada kata syariah dalam UUD 1945. Karenanya istilah NKRI bersyariah tidak perlu diada-adakan. Penolakannya terhadap istilah tersebut bukan berarti dirinya anti-syariat Islam.

Baca juga: Soal NKRI Bersyariah, Menhan: Syariah Itu Sudah Ada di Pancasila

"Dulu UUD kita mengandung kata syariah. Sekarang tidak ada. Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kita juga anti syariat Islam, tidak. Di tataran UUD tidak ada syariah. Tapi di tataran UU boleh, monggo, tidak ada masalah," jelasnya.

Foto: Fahreza/Okezone

Gus Sholah menegaskan, syariat Islam tetap jalan di Indonesia tanpa adanya rumusan NKRI bersyariah. Pasalnya nilai-nilai syariah sudah menjiwai pemyusunan undang-undang di Indonesia.

"Syariah Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah, tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu.

Karena cukup banyak syariat Islam baik yang universal maupun yang khusus sudah masuk dalam undang-undang," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini