nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota KPI

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 16:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 12 337 2090948 ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-seleksi-anggota-kpi-iheCpOtwRB.jpg Sidak Ombudsman (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengantongi adanya dugaan maladministrasi dalam proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022. Temuan tersebut berupa permasalahan petunjuk teknis (juknis) serta Standar Operasionel Prosedur (SOP) oleh panitia seleksi (pansel) anggota KPI 2019-2022.

‎"Bentuk maladministrasi, melampaui kewenangan oleh panitia seleksi dalam proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022," kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Awalnya, Ombudsman mendapatkan laporan dari seorang calon anggota KPI Pusat periode 2019-2022 bahwa pelapor masuk dalam ‎27 nama yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi (pansel). Namun, berdasarkan surat dari Kemenkominfo, nama pelapor ternyata tidak masuk dalam 37 peserta yang lolos sebagai calon anggota KPI.

Ombudsman

Baca Juga: Bertemu Mendikbud, Ombudsman Paparkan Dugaan Maladministrasi PPDB 2019

Ombudsman kemudian melakukan serangkaian permintaan klarifikasi ke Kemenkominfo, Pansel anggota KPI, Komisi I DPR, dan seorang narasumber. Setelah dipelajari, Ombudsman menyimpulkan adanya temuan dugaan maladministrasi dalam seleksi anggota KPI periode 2019-2022.

Temuan awal dugaan maladministrasi tersebut yakni, tidak adanya juknis atau SOP mengenai mekanisme seleksi calon anggota KPI Pusat. Kemudian, tidak adanya mekanisme atau ruang bagi peserta seleksi untuk mengklarifikasi hasil dari rekam jejak.

Ombudsman juga menemukan tidak adanya penilaian baku yang jadi rujukan untuk menentukan nama-nama yang lolos seleksi anggota KPI. Serta, tidak adanya standar pengamanan dokumen yang memadai agar informasi tidak bocor.

Atas temuan tersebut, Ombudsman menyarankan kepada Kemenkominfo agar menyusun lebih dulu juknis terkait mekanisme seleksi calon anggota KPI dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Sementara untuk Komisi I DPR, Ombudsman menghimbau agar adanya materi terkait pengaturan seleksi calon anggota KPI dalam pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini