nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara, Ini Respons Nasdem

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 09:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 12 337 2090712 pdip-ingin-mpr-jadi-lembaga-tertinggi-negara-ini-respons-nasdem-0Iurg0fyMj.jpg Ilustrasi pimpinan MPR RI. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Hasil Kongres V PDIP di Bali merekomendasikan agar perlunya dilakukan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan adanya amendemen tersebut, MPR bisa memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara 

Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan alangkah baiknya rekomendasi PDIP itu dikaji terlebih dahulu oleh partai politik yang ada di parlemen. Agar nantinya, kata dia, dapat dilihat kekurangan dan kelebihannya sebelum adanya kesepakatan bersama.

Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. (Foto: Okezone)

"Saya kira jika hal tersebut disepakati bersama oleh semua partai politik di parlemen maupun para akademisi dengan menghitung kelebihan dan kekurangannya, ya monggo-monggo (silakan) saja," kata Irma saat berbincang dengan Okezone, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Megawati Ingin Pemilihan Ketua MPR Aklamasi 

Adanya usulan tersebut, kata Irma, membuat situasi perebutan kursi ketua MPR semakin panas. Sebab dengan begitu jabatan ketua MPR bakal dianggap sangat penting sebagai penyelenggara negara.

"Dalam situasi politik yang hangat seperti hari ini, jika MPR kembali menjadi lembaga tinggi negara, artinya sangat penting sekali siapa yang akan duduk jadi ketua MPR," ucap Irma.

Sebelumnya dalam Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 8 sampai 10 Agustus 2019, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan.

Baca juga: Kembali Jadi Ketum PDIP, Pengamat: Tangguhnya Kepemimpinan Megawati Belum Menular ke Anaknya 

Sidang MPR RI. (Foto: Okezone)

Salah satunya ada rekomendasi amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan begitu MPR bisa memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

"Jadi konsep haluan negara yang diusulkan PDIP adalah untuk memberikan kembali wewenang MPR menetapkan kembali Garis Besar Haluan Negara untuk menyempurnakan kekurangan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebagai pengganti sistem GBHN yang ada di UU Dasar," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini