nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Enggan Bicara Peluang jika Kursi Pimpinan MPR Dipilih Aklamasi

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 06:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 12 337 2090641 gerindra-enggan-bicara-peluang-jika-kursi-pimpinan-mpr-dipilih-aklamasi-HnlsH3scaf.jpg Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade belum bisa memprediksi partainya akan mendapatkan peluang pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika pemilihannya dilakukan secara aklamasi.

"Ya nanti kita lihat lah, ini kan masih lama. Masih dua bulan lagi, kami belum bisa bicara peluang, kan komunikasi terus berjalan," ucap Andre saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Minggu (11/8/2019).

"Jadi tunggu saja, ini masih dua bulan lagi, semua hal masih terbuka, politik itu dinamis, jadi kita tunggu lah. Saya enggak bisa memprediksi," katanya melanjutkan.

Namun, Andre menyambut baik akan adanya pendapat soal aklamasi untuk pemilihan pimpinan MPR, seperti yang disuarakan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDIP di Bali.

"Kalau ketua MPR itu kan dipilih berdasarkan paket, ya paket itu kan 4 dari partai politik, satu dari DPD. Ya kalau semuanya sepakat kan bisa saja aklamasi," tuturnya.

Ia pun menyebutkan kalau pemilihan ketua MPR yang dilakukan bukan berdasarkan voting, melainkan aklamasi sudah terjadi sejak zaman Zulkifli Hasan, dan juga Taufiq Kiemas.

Lebih lanjut, Andre pun mengimbau jikalau pemilihan Ketua MPR dilakukan secara aklamasi, maka haruslah berdasarkan diskusi dan persetujuan dari partai-partai politik yang terlibat.

Ilustrasi DPR/MPR

"Jadi saya rasa bisa kok aklamasi kalau memang semua sepakat mengapa tidak. Yang pasti kan semua bisa didiskusikan, dan apalagi mayoritas fraksi menyetujui bisa saja aklamasi," kata dia.

Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024 berlangsung tanpa pemungutan suara alias secara aklamasi. Alhasil, dalam menyusun paket pimpinan diperlukan koalisi tidak hanya dengan internal parpol KIK, tapi juga parpol yang pada Pilpres 2019 bergabung dalam barisan Koalisi Adil Makmur.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini