nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU Administrasi Pemerintahan Perlu Disosialisasikan ke Masyarakat

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 01:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 11 337 2090623 uu-administrasi-pemerintahan-perlu-disosialisasikan-ke-masyarakat-dqCcqbNaOA.JPG Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Administrasi Pemerintahan harus mendorong pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan (good governance) yang baik. Oleh karenanya, pelayanan publik sejatinya tidak hanya diawasi oleh lembaga yang ada, namun juga perlu adanya partisipasi masyarakat.

"Undang-undang ini diharapkan mendorong pelayanan publik semakin baik, hanya saja undang-undang ini perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Rivai Kusumanegara, dalam keterangannya kepada Okezone, Minggu (11/8/2019).

Dia menjelaskan, perlunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan disosialisasikan ialah agar masyarakat lebih paham akan hak dan kewajibannya. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mengawasi langsung jalannya pelayanan publik pemerintah.

"Sekarang ada ruang pengujian KTUN Umum maupun peraturan kebijakan, sehingga kewenangan PTUN diperluas. Begitu juga permohonan dianggap diterima setelah 10 hari kerja diabaikan pejabat publik, sedang dulu 4 bulan. Proses pemeriksaannya 21 hari kerja dan putusannya final, sehingga ada kepastian hukum di tengah masyarakat," tuturnya.

Adapun mengenai perlu tidaknya upaya banding administratif, dirinya menyebut bahwa banding administratif ialah mekanisme terbaik sebelum masuk ke ranah PTUN, karena sesuai azas musyawarah dalam Pancasila yang mengedepankan penyelesaian internal.

"UU Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan PTUN sesuai kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sekalipun belum linear dengan kesiapan peradilan TUN dan kaidah keilmuan yang ada," ujar dia.

Sekadar diketahui, landasan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan salah satunya ialah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur agar pemerintah tertib administrasi, menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas badan/pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum baik bagi pejabat/badan maupun kepada warga negara, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini