nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Abdul Rochim, Jurnalis · Minggu 11 Agustus 2019 19:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 11 337 2090569 pdip-ingin-mpr-jadi-lembaga-tertinggi-negara-hGBzljlDJW.jpg Kongres V PDIP Kukuhkan Kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024 (foto: Dokumentasi PDIP)

Dengan adanya perubahan amandemen terbatas itu, diharapkan pembangunan di Indonesia lebih terukur progresnya karena setiap pemimpin yang baru selalu punya ego sektoral.

"Apalagi kalau dari partai pengusung yang berbeda. Akhirnya yang dirugikan adalah rakyat karena embangunan bangsa Indonesia seakan-akan berjalan di tempat," urainya.

Dengan adanya keinginan untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut, PDIP memiliki kepentingan untuk mengamankan kursi pimpinan MPR. Artinya, siapapun pimpinan MPR yang nantinya disepakati, PDIP memiliki kepentingan bagaimana agenda partai bisa terkaaal dengan baik.

Baca Juga: Ini Tekad Politik PDIP Hasil Kongres V di Bali 

Kongres V PDIP Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024

Karena itu, partainya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuka forum-forum musyawarah untuk mencapai pada kesepakatan agar partai-partai yang tergabung dalam KIK, setelah bersama-sama berdiskusi dan mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo selaku presiden terpilih.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," paparnya.

Basarah mengatakan, partainya menginginkan paket pimpinan MPR dipilih secara aklamasi. Karena itu, dalam menyusun paket pimpinan diperlukan koalisi tidak hanya dengan internal parpol KIK, tapi juga parpol yang pada Pilpres 2019 bergabung dalam barisan Koalisi Adil Makmur (KAM).

"Karena Bu Mega menginginkan agar pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi, bukan secara voting maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat, tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Adil Makmur, bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," tutur Basarah.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini