nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Abdul Rochim, Jurnalis · Minggu 11 Agustus 2019 19:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 11 337 2090569 pdip-ingin-mpr-jadi-lembaga-tertinggi-negara-hGBzljlDJW.jpg Kongres V PDIP Kukuhkan Kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024 (foto: Dokumentasi PDIP)

DENPASAR - Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali mulai 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan.

Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Kongres V PDIP Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024 

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu (10/8/2019).

Baca Juga: Megawati Ingin Pemilihan Ketua MPR Aklamasi 

Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah mengatakan, konsep GBHN yang diusulkan PDI Perjuangan tidak sama dengan GBHN zaman Orde Baru dimana Presiden sebagai mandataris MPR dan Presiden dipilih oleh MPR.

"Jadi konsep hakuan negara yang diusulkan PDI Perjuangan adalah untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan kembali garis-garis besar haluan negara untuk menyempurnakan kekurangan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebagai pengganti sistem GBHN yang ada di UU Dasar," ujar Basarah kepada wartawan ditemui usai penyerahkan hewan kurban di Masjid Al-Ihsaan Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Minggu (11/8/2019).

Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI ini juga menjelaskan, pengertian mengusulkan kembali MPR untuk menetapkan GBHN itu tidak sama dengan menjadikan MPR sebagai lembaga yang memilih presiden dan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR.

"Jadi presiden dalam konsep amandemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih oleh rakyat, tapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden, begitu juga turun ke bawah ke calon gubernur wakil gubernur, dia harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh GBHN itu," paparnya.

Kongres V PDIP Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024 

Dia juga mengatakan, langkah itu diambil karena Indonesia dinilai perlu memiliki kepastian hukum sehingga siapapun presiden, gubernur, bupati atau walikota yang menjabat, kesinambungan pembangunan nasional tetap terjaga.

"Enggak seperti sekarang, ganti presiden, ganti visi-misi, ganti program. Ganti gubernur, bupati, walikota, ganti visi-misi, ganti program," urainya.

Dengan adanya perubahan amandemen terbatas itu, diharapkan pembangunan di Indonesia lebih terukur progresnya karena setiap pemimpin yang baru selalu punya ego sektoral.

"Apalagi kalau dari partai pengusung yang berbeda. Akhirnya yang dirugikan adalah rakyat karena embangunan bangsa Indonesia seakan-akan berjalan di tempat," urainya.

Dengan adanya keinginan untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut, PDIP memiliki kepentingan untuk mengamankan kursi pimpinan MPR. Artinya, siapapun pimpinan MPR yang nantinya disepakati, PDIP memiliki kepentingan bagaimana agenda partai bisa terkaaal dengan baik.

Baca Juga: Ini Tekad Politik PDIP Hasil Kongres V di Bali 

Kongres V PDIP Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024

Karena itu, partainya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuka forum-forum musyawarah untuk mencapai pada kesepakatan agar partai-partai yang tergabung dalam KIK, setelah bersama-sama berdiskusi dan mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo selaku presiden terpilih.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," paparnya.

Basarah mengatakan, partainya menginginkan paket pimpinan MPR dipilih secara aklamasi. Karena itu, dalam menyusun paket pimpinan diperlukan koalisi tidak hanya dengan internal parpol KIK, tapi juga parpol yang pada Pilpres 2019 bergabung dalam barisan Koalisi Adil Makmur (KAM).

"Karena Bu Mega menginginkan agar pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi, bukan secara voting maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat, tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Adil Makmur, bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," tutur Basarah.

Mengenai siapa yang akan menduduki posisi ketua atau wakil ketua MPR, menurut Basarah, hal itu nanti menjadi wewenang para ketua umum masing-masing parpol atas persetujuan Presiden Jokowi.

"Ya nanti kita lihat pada akhirnya Pak Jokowi, Ibu Mega akan mengadakan pertemuan dengan ketum-ketum partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Tentu di dalam forum pertemuan itu semua akan dimusyawarahkan, semuanya akan diambil keputusan-keputusan secara mufakat. Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa, insyaAllah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," paparnya.

Baca Juga: Kongres Usai, Megawati Minta Kader PDIP Langsung Kerja 

Senada dengan Basarah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tetap mengikuti rezim kedaulatan rakyat, di mana rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya.

Kongres V PDIP Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum Periode 2019-2024 

"Presiden dan wakil presiden dipilih secata langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan massa jabatan 5 tahun, kecuali melanggar konstitusi," ucap dia.

Dengan demikian, kata Hasto, presiden memiliki kedudukan yang kuat. "Hanya untuk mengelola negara yang begitu besar diperlukan kesinambungan. Kita sudah belajar pasca Reformasi bahwa antara daerah dnegan provinsi, kabupaten/ kota dengan provinsi dengan pusat, seringkali tidak konek dalam kebijakan yang penting," kata Basara.

"Dengan demikian diperlukan haluan maka amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas. Tentu saja dalam teknis politis nanti diperlukan langkah dialog dengan ketum parpol, mengambil sebuah kesepakatan bersama untuk hal-hal apa yang dilakukan amandemen yaitu berkaitan dengan GBHN. Kemudian dari siru kita baru melakukan amandemen terbatas tersebut," sambungnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini