Risma Masuk, Bambang DH "Terpental" dari DPP PDIP

Abdul Rochim, Koran SI · Minggu 11 Agustus 2019 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 11 337 2090473 risma-masuk-bambang-dh-terpental-dari-dpp-pdip-WsGaevUpIy.jpg Kongres PDIP (Foto: Tim Media PDIP)

Nama lain yang menarik perhatian dalam struktur itu adalah Prananda Prabowo. Anak kandung Megawati itu kembali dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital. Dalam nomenklatur DPP PDIP sebelumnya, tidak ada istilah Ekonomi Digital. "Memang ini penambahan karena Mas Prananda ahli di bidang itu," ujar Djarot.

Menurut Djarot, Prananda tepat diberikan jabatan itu karena memahami hal-hal terkait sistem, big data dan terbiasa berurusan dengan teknologi. Semangatnya, ujar dia, PDIP akan menjadi partai pelopor yang modern sehingga ke depan partai akan berbasis digital. Termasuk juga membuat program untuk perekrutan kader baru. "Mas Prananda sosok yang tepat di bidang ini," tutur mantan wali kota Blitar ini.

Di bagian lain, sejumlah pengurus lama tergusur dalam struktur pengurus baru. Salah satunya Bambang Dwi Hartono. Bambang yang dalam periode 2014-2019 menjabat ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu), kini tidak masuk dalam struktur baru. Jabatan tersebut kini diisi oleh Bambang Wuryanto yang merangkap sebagai ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng).

Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga mengaku tidak tahu menahu mengapa Bambang DH terpental dalam struktur DPP. Padahal dengan posisinya sebagai Ketua Bidang Bappilu, PDIP berhasil memenangkan pemilu dan pilpres.

Menurutnya, soal struktur kepartaian di DPP merupakan kewenangan penuh Megawati sebagai ketum PDIP. Apalagi mantan presiden RI ke-5 itu didaulat menjadi formatur tunggal dalam kongres sehingga berhak memberhentikan dan mengangkat kader. "Tentu semuanya kembali ke Bu Ketua (Megawati, Red). Tapi kalau misalnya Anda berprestasi, masak bos Anda tidak memperhatikan," ujarnya memberi analogi.

Selain Bambang DH, ada lima nama lain dalam pengurus lama yang tidak masuk struktur baru. Di antaranya Trimedia Panjaitan yang sebelumnya sebagai ketua DPP Hukum HAM dan Perundang-undangan kini digantikan Yassona H. Laoly. Politisi yang juga menjabat menteri hukum dan HAM di kabinet Jokowi-JK itu diharapkan mampu berperan besar dalam bidang hukum perundang-undangan.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini