nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perhatian Jokowi ke Masyarakat Hukum Adat Tak Perlu Diragukan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2019 16:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 10 337 2090236 perhatian-jokowi-ke-masyarakat-hukum-adat-tak-perlu-diragukan-UfRRizIbdc.jpeg Presiden Jokowi (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat memberi perhatian kepada masyarakat hukum adat. Bahkan, Jokowi menganggap masyarakat hukum adat sebagai kawan-kawannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan, seluruh masyarakat adat tidak boleh ada keraguan kepada pemerintah dan khususnya kepada Presiden Jokowi, yang betul-betul menyayangi masyarakat hukum adat di Indonesia ini.

Dasar hukum dan pijakan konstitusional yang kuat sudah ada dan juga telah adanya pengakuan secara resmi oleh negara pada 30 Desember 2016 setelah Indonesia Merdeka lebih dari 70 tahun, dan telah dirintis operasionalisasinya.

“Tampak sangat jelas diaktualisasikan oleh Presiden dan pemerintah, seperti secara simbolik pada upacara resmi kenegaraan di Istana Negara dipakai pakaian adat. Begitu pula pada upacara resmi peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap 1 Juni,” ujar Siti Nurbaya saat mewakili Presiden dalam Perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (10/8/2019). 

Jokowi dan Iriana

Siti menerangkan, Presiden sendiri tengah berada di luar negeri untuk kunjungan kenegaraan. “Bapak Presiden selalu bilang, mereka itu, masyarakat hukum  adat adalah kawan-kawan saya, begitu kata Bapak Presiden, Jadi saya menangkap kesan bahwa Bapak Presiden menyayangi masyarakat hukum adat kita," sambungnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sudah Tiba di Indonesia Usai Lawatan ke Malaysia dan Singapura

Dia melanjutkan, tentang pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat – yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebut sebagai ‘Masyarakat Hukum Adat’ atau ‘Masyarakat Tradisional’. Ini bukan hanya fenomena khusus Indonesia, tapi  bersifat global dengan disahkannya The U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples  pada 13 September 2007   dalam Sidang Umum PBB. 

Menurut Siti, masyarakat hukum adat yang telah ada selama ratusan tahun, kemudian dibangun negara bangsa. Masyarakat hukum adat adalah entitas antropologis yang tumbuh secara alamiah pada suatu bagian muka bumi tertentu, dan terdiri dari berbagai komunitas primordial yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lainnya. 

Baca Juga: Jokowi: Persatuan Jadi Kunci Masa Depan ASEAN

Kata-kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan negara bangsa adalah entitas-entitas politik baru yang bersifat artifisial, yang dirancang untuk menguasai penduduk suatu daerah yang lebih luas, yang lazimnya mempunyai sumber daya alam yang kaya.

"Kata-kata kunci untuk memahami negara bangsa adalah kedaulatan dan kekuasaan. Oleh karena kedua entitas ini meliputi warga yang sama dan hidup di atas muka bumi yang sama, maka cepat atau lambat, secara tertutup atau terbuka, akan timbul suatu competing claims yang tidak seimbang terhadap manusia, terhadap wilayah, serta terhadap sumber daya alam yang sama," urainya.

Lebih jauh dikatakan Menteri Siti, bisa dilihat original intent seperti dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (asli) diberikan contoh-contoh tentang satuan-satuan masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, dan nagari di Minangkabau, yang dinyatakan mempunyai hak asal usul yang harus dihormati negara. Sikap para pendiri negara tersebut merupakan original intent yang harus dirujuk dalam melakukan tafsiran historis (historische interpretatie) terhadap norma hukum positif yang terkait dengan eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

“Harus diakui bahwa masih ada kendala konseptual yang cukup menghambat upaya untuk secara sistematik menindak-lanjuti original intent para Pendiri Negara kedalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang berkembangnya pengetahuan terhadap perkembangan masyarakat hukum adat," kata dia.

"Paling tidak hingga tahun 2008 sebagaimana disebutkan oleh Prof Saafrudin Bahar. Dan kita beruntung karena sejak lebih kurang dua tahun lalu sudah ada Pusat Studi Hukum Adat yang sudah di bangun di UGM Yogyakarta," papar Siti Nurbaya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini