nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rekomendasi Kongres V PDIP: Pemilu Serentak Diatur Ulang

Abdul Rochim, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2019 19:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 09 337 2090002 rekomendasi-kongres-v-pdip-pemilu-serentak-diatur-ulang-QxqfqVb3yy.jpg Megawati saat membuka Kongres V PDI Perjuangan di Bali (Foto: Tim Media PDIP)

DENPASAR - Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dari Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali adalah agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang berlaku pada 2019, agar diatur ulang.

Ketua Badan Saksi Pemenangan Nasional DPP PDIP (dimesioner) Arif Wibowo mengatakan, untuk mengatur ulang itu dibutuhkan perubahan undang-undang.

"Bagaimana mengatur ulangnya? Maka pemilu serentak kita pisahkan pertama Pemilu Presiden bersama dengan Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kedua Pemilihan Legislatif DPR hingga DPRD I dan II," kata Arif, Jumat (9/8/2019).

"Kita juga merekomendasikan sistem proporsional tertutup, kemudian kita juga merekomendasikan bagaimana districman itu kita atur ulang, alokasi kursi per dapil itu kita atur ulang. Sudah kita putuskan dan kita sahkan dalam pleno kongres adalah bahwa alokasi kursinya (per dapil) untuk DPR RI 3-8, untuk provinsi, kabupaten/kota 3-10," tuturnya.

Kongres PDI Perjuangan

Dikatakan Arif, dari evaluasi yang dilakukan pelaksanaan pemilu serentak yang dilakukan pada 2019 dinilai sangat memberatkan baik bagi partai politik dan juga dari sisi pembiayaan.

"Mulai pembiayaan berat, pengorganisirannya berat, kemudian pengaturan terhadap bagaimana partai-partai mampu merumuskan strategi dan bagaimana strategi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai, banyak. Bagi penyelenggara pun berat," urainya.

Menurutnya, asas pelaksanaan pemilu harus sederhana dan memudahkan pemilih, serta harus berbiaya murah. "Kalau kita merujuk pada asas pemilu, kita menuju pemilu yang demokratis, memang tidak bisa yang kompleksitasnya tinggi, yang bebannya berat, tidak saja bagi penyelenggara dan parpol ini dilanjutkan," paparnya.

Baca Juga: Megawati-Prabowo Mesra, Sinyal PDIP-Gerindra Bangun Kekuatan Menuju 2024?

Baca Juga: Prabowo Sudah Tawarkan Konsep ke Jokowi saat Berbincang di MRT

Karena itu, PDI Perjuangan mengusulkan pemilu tetap dilakukan pada tahun yang sama namun ada tahapan yang memisahkan.

"Tahap pertama yang dipilih presiden dan anggota DPD, kemudian berikutnya mungkin bisa kita atur tiga bulan kemudian, baru memilih anggota DPR RI sampai DPRD kabupaten/kota, yang terakhir kita memilih kepala daerah secara serentak," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini