nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Geledah Kediaman Mantan Kepala Bappeda Jatim Zainal Abidin

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2019 16:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 09 337 2089907 kpk-geledah-kediaman-mantan-kepala-bappeda-jatim-zainal-abidin-yr2vQIb8kM.jpg Ilustrasi Korupsi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kepala Bappeda Jawa Timur, Zainal Abidin. Diduga penggeledahan itu dilakukan tekait kasus suap Ketua DPRD Tulungagung Supriono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan penggeledahan tersebut tengah berlangsung saat ini.

"Sedang berlangsung geledah di rumah Zainal Abidin Jl. Asem no. 1 yang bersangkutan adalah mantan kepala Bappeda Jatim," kata Febry kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).

Selain melakukan penggeledahan KPK juga melakukan rekonstruksi di kediaman Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto. "Saat ini juga sedang rekonstruksi di rumah Budi Juniarto," tuturnya.

Penggeledahan itu sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari penggeledahan pada Rabu (7/8/2019) di tiga lokasi yang yakni Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan rumah mantan Sekda Provinsi Jatim.

Geledah
(Foto: Ilustrasi Penggeledahan/Okezone)

Baca Juga: KPK Sita Dokumen & Ponsel dalam Penggeledahan di 4 Rumah Pribadi Pejabat Bappeda Jatim

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka Supriyono pada 13 Mei 2019 lalu terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD atau APBD-P Tulungagung 2015-2018.

Penetapan Supriono sebagai tersangka dilakukan dari hasil pengembangan kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

KPK menduga, Supriyono telah menerima uang sebesar Rp4.88 milliar dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo untuk mengesahkan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa SPR (Supriyono) menerima Rp375 juta, dan penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014 hingga 2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 milliar," kata Febri.

Atas perbuatannya, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini