nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Tolak Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2019 17:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 08 337 2089452 komnas-ham-tolak-perpres-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme-wBvItYJD4W.jpg Ilustrasi Terorisme (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komnas HAM menolak draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan menyurati Jokowi agar tidak meneken Perpres tersebut. Menurut dia, isi Pepres tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan upaya menjaga, melindungi dan menegakan HAM di Indonesia.

"Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo, karena menjadi ancaman keras," kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Choirul menerangkan bahwa terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Di antaranya, sambung dia, menyangkut pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme karena adanya beberapa hal yang akan mengancam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan hukum.

Teroris
(Foto: Ilustrasi Terorisme/Okezone)

Baca Juga: Investigasi Awal Mati Lampu, Polri: Tak Ada Sabotase dan Serangan Teroris

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) yang salah satu tugasnya adalah menjadi pencegah, penindak dan pemulihan terorisme dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM.

"Lebih penting guru dari pada TNI. Dalam konteks pencegahan radikalisme. Atau lebih penting psikolog daripada TNI dalam konteks misalnya pemulihan. Lebih penting kiayi dari pada TNI dalam konteks melawan doktrin-doktrin misalnya keagamaan," lanjut Choirul.

Ia mengatakan, Perpres tersebut juga bertabrakan dengan UU terorisme sebagimana sudah diatur di konstitusi dan bisa berdampak kepada TNI menjadi tidak profesional.

Ia pun meminta pemerintah agar pencegahann dan pemulihan terduga teroris sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut.

"Jadi Perpres ini mencerminkan paradigma lama TNI muncul kembali dalam ruang demokrasi kita makanya ini berbahaya," ungkap Choirul.

Choirul juga mendorong masyarakat untuk mengguat Perpres tersebut bila telah diteken Jokowi. "Presiden yang tidak jauh dari gagasan bagaimana membangun TNI yang profesional. Presiden yg jauh dari gagasan membangun negara yang tunduk pada doktrin-doktrin hukum," kata Choirul.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini