KPK Periksa Tersangka Suap Perizinan Proyek Meikarta

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 08 Agustus 2019 11:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 08 337 2089244 kpk-periksa-tersangka-suap-perizinan-proyek-meikarta-8MKAcOs2cu.jpg Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Presid‎en Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO). Bartholomeus diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap proyek perizinan Meikarta.

"BTO diagendakan pemeriksaan sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

KPK sebetulnya sudah pernah memanggil Bartholomeus untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat 2 Agustus lalu. Namun dia tak datang karena pihak KPK mendapat laporan bahwa, surat panggilan pemeriksaan dari tim penyidik belum diterima oleh yang bersangkutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu sudah mencegah Bartholomeus untuk bepergian ke luar negeri. Tak hanya Bartholomeus, KPK juga mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat ‎ (Jabar), Iwa Karniwa untuk bepergian ke luar negeri.

KPK

Baca Juga: KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Meikarta, Nama Sekda Jabar Terseret

KPK melarang kedua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta tersebut untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan. KPK telah mengirim surat pencegahan tersebut ke Ditjen Imigrasi.

Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini