Mantan Kakanwil Kemenag Jatim Divonis 2 Tahun Bui

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 07 Agustus 2019 17:59 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 07 337 2089003 mantan-kakanwil-kemenag-jatim-divonis-2-tahun-bui-b91ba7tzuE.jpg Ilustrasi seismograf (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyakini bahwa Haris bersalah menyuap anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.

"Menyatakan terdakwa Haris Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama dua tahun denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Hakim Ketua Hastoko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Dalam pertimbangannya untuk hal yang memberatkan, Haris disebut tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan korupsi. Sebab, Haris diyakini memberikan suap sebesar Rp255 juta kepada Romi. "Untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah menjalani proses hukum," ucap Hastoko.

Romahurmuziy

Haris disebut memberikan uang Rp255 juta kepada Romi untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.

Haris kemudian menemui Romi tersebut di rumahnya, Jalan Batuampar 3 Nomor 04 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dengan memberikan uang Rp5 juta. Kemudian Haris kembali bertemu Romi di kediamannya dengan memberikan uang Rp250 juta agar membantu dalam pengangkatan dirinya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Haris divonis melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini