nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JPU Tolak Permohonan Penyuap Bowo Sidik Jadi Justice Collaborator

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2019 13:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 07 337 2088845 jpu-kpk-tuntut-penyuap-bowo-sidik-2-tahun-penjara-K8ezswEtD4.jpg Ilustrasi.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti dua tahun penjara, lantaran terbukti menyuap anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebesar Rp311.022.932 dan USD158.733.

"Menuntut untuk memutuskan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, terdakwa Asty Winasti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut. Menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara," kata Jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Selain hukuman penjara, JPU KPK juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan bui. Menurut JPU KPK, Asty memberikan suap bersama dengan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Selain itu, Jaksa meminta agar majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. JPU juga menolak permohonan Justice Collaborator (JC) dari Asty.

"Berdasarkan fakta persidangan yang diajukan terdakwa, maka tidak dikabulkan," ucap Jaksa Ikhsan.

Gedung KPK.

Dalam pertimbangannya untuk hal yang memberatkan, Asty disebut tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena telah melakukan suap kepada Bowo Sidik.

"Untuk hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama di persidangan," tutur Jaksa Ikhsan.

Jaksa pun meyakini, suap yang diberikan Asty dan Taufik dengan tujuan agar Bowo selaku anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan BUMN di seluruh Indonesia untuk membantu PT Humpuss Transportasi Kimia mendapatkan pekerjaan jasa pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Suap tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada 1 Oktober 2018 sebesar Rp221.522.932 di Rumah Sakit Pondok Indah melalui orang kepercayaan Bowo Sidik, Indung Andriani. Kemudian pada 1 November 2018 sebesar USD 59.587 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani. Selanjutnya, pada 20 Desember 2018 sebesar USD 21.327 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani.

Setelah itu pada 26 Februari 2018 sebesar USD 7.819 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani. Pada 27 Maret 2019 sebesar Rp 89.449.000 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani. Bahkan, jaksa menyebut, Asty menerima fee sebesar USD 23.977.

Atas perbuatannya, Asty dituntut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini