nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mentan Luruskan Soal Penangkapan Petani di Aceh

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2019 05:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 06 337 2088171 mentan-luruskan-soal-penangkapan-petani-di-aceh-KkBlD1Tpg0.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan ihwal penangkapan petani Aceh, Teuku Munirwan. Petani yang sekaligus Kepala Desa Meunasah Reyeuk, Nisam, Aceh Utara itu ditangkap polisi karena menjual benih padi unggul IF8 yang tidak bersertifikat.

Amran langsung menerjunkan tim dari Kementan untuk mengetahui kasus tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga langsung mendaftarkan varietas jenis padi tersebut agar bisa diperdagangkan.

"Waktu pertama kami tahu laporan, malam langsung kami perintahkan turun tim yang menangani khusus varietas. Aku katakan, karena ini petani, langsung turun ke lapangan. Bila perlu bawakan formulir untuk mendaftarkan varietasnya. itu sangat bagus, apalagi kalau produktivitasnya tinggi," kata Amran di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

 Baca juga: Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Berprestasi di Aceh Terkait Kasus Padi IF8

Setelah itu, Amran pun mendapatkan laporan bahwa Munirman bukan hanya petani yang juga kepala desa di Aceh Utara. Pria yang kini telah ditangguhkan penahanannya itu merupakan pengusaha yang menjabat sebagai Dirut PT Bumdes Nisami Indonesia (BNI).

PT BNI itu merupakan wadah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal benih padi IF8 merupakan varietas yang belum bisa diperdagangkan. Kemudian, setelah diusut Benih padi IF8 juga bukan hasil pengembangkan Munirman. Pasalnya, benih tersebut merupakan pemberian dari Tim Cakra 19, yang merupakan relawan Jokowi di Pilpres 2019.

"Tapi tolong jangan diatas namakan petani. Mereka adalah pengusaha, omzetnya Rp7 miliar," ungkap Amran.

 Baca juga: Kades Berprestasi di Aceh Dipolisikan, 2.000 Warga Ajukan Diri Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan

Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh setiap inovasi yang dilakukan petani Indonesia. Bila perlu, kata dia, Kementan akan menjemput bola guna mengurus izin hasil inovasi petani agar bisa diperdagangkan.

"Nggak dipungut biaya, kita sudah berlakukan online single submission, yang diperintahkan Pak Presiden. Siapa saja, kami permudah, kalau perlu dijemput!," tegas pria asal Bone, Sulsel itu.

Amran menjelaskan, hasil inovasi petani harus terlebih dahulu melalui sertifikasi di Kementan. Hal itu wajib dilakukan guna mencegah adanya ledakan hama dari hasil inovasi petani.

"Kalau terjadi satu kali ledakan hama, itu bisa biayanya luar biasa. jauh lebih besar dari yang didapatkan. Contoh di Afrika Selatan ada beberapa negara terjadi ledakan hama, kalau ini pembawa hama atau resisten terhadap hama, ini sangat berbahaya untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat identik dengan ketahanan negara. Kita tidak boleh main-main," ucapnya menerangkan.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini