Komnas HAM Minta KPK Tindaklanjuti Kasus Lubang Tambang di Kalimantan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 05 Agustus 2019 19:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 05 337 2088083 komnas-ham-minta-kpk-tindaklanjuti-kasus-lubang-tambang-di-kalimantan-Ldre5OLxSF.jpg Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Anam untuk koordinasi dengan KPK terkait tindaklanjut penyelesaian lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur, yang memakan korban jiwa.

Anam menyebut ada dugaan unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang di Kalimantan, khususnya Samarinda. Dia meminta agar lembaga antirasuah menindaklanjuti temuan tersebut.

"‎Kami berharap disini ada penindakan, kami juga akan menggunakan skenario kewenangan kami untuk melakukan penindakan," kata Choirul Anam di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Baca Juga: KPK: Potensi Korupsi Terbanyak di Sektor Sumber Daya Alam

Anam mengaku telah mengunjungi langsung lokasi lubang bekas galian tambang di Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM, sudah ada 35 korban jiwa dari anak-anak akibat lubang tambang tersebut.

Gedung KPK

Menurut Anam, permasalahan lubang ‎tambang yang menewaskan 35 anak-anak itu bukan hanya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi, ada dugaan tata kelola yang tidak baik dari lubang bekas galian tambang itu.

"‎Makanya, penting‎ bagi Komnas HAM ketika menyelesaikan kasus lobang tambang di Kaltim mengajak KPK untuk melihat sebenarnya gimana nik kasus korupsi. Jadi ada dua pelanggaran. Korupsi dan pelanggaran HAM," ungkapnya.

Anam menduga, indikasi korupsi pada lubang tambang tersebut ada di tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, sambungnya, ada kecacatan administrasi dalam pengelolaan tambang di Kalimantan.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, satu proses pengurusan administrasi yang juga lemah‎, yang indikasinya memang kelemahan-kelemahan ini bikan praktik biasa, ini praktik yang sistematis," ujarnya.

Baca Juga: KPK: Banyak Pejabat Jual Murah Sumber Daya Alam, yang Ditangkap Baru Sedikit

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini