JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum memberi sinyal akan mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat. Kepala negara itu baru mempersilakan partai koalisi menyerahkan sejumlah nama kadernya yang akan diutus untuk menjadi menteri.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah parpol pun berlomba mempersiapkan kadernya untuk membantu Jokowi lima tahun ke depan. Bahkan, terdapat beberapa parpol yang mengklaim sudah menyodorkan nama-nama kadernya ke Jokowi untuk dipilih menjadi menteri.
Bukan hal yang mudah tentunya bagi Jokowi menyusun kabinet menteri untuk kepemimpinan selanjutnya. Ditambah, Presiden Jokowi telah membuka peluang bagi partai oposisi untuk bergabung di pemerintahan. Jokowi harus menimbang betul calon-calon yang akan membantunya membangun bangsa dalam lima tahun ke depan.
Terlebih, Presiden Jokowi telah membuka peluang bagi partai oposisi untuk bergabung di pemerintahan. Isu bagi-bagi kursi menteri mulai tersiar setelah adanya pertemuan dengan pemimpin partai oposisi. Isu koalisi gemuk di pemerintahan pun bergulir.
 
Jika ditilik kembali, Indonesia pernah mempunyai kabinet pemerintahan yang gemuk. Pada 1966, Presiden pertama RI, Soekarno membentuk Kabinet Dwikora 2 yang beranggotakan lebih dari 100 menteri. Kabinet dwikora 2 ini hanya bertahan selama 32 hari.
Lantas, mungkinkah Jokowi akan membuat kabinet 'gemuk' seperti era Soekarno?
Sejarawan senior, Mona Lohanda ‎menjelaskan, kondisi Soekarno saat membentuk kabinet 'gemuk' dwikora 2 berbeda dengan keadaan Jokowi saat ini.
Dituturkan, saat itu, Kabinet Dwikora 2 dibentuk dalam kondisi yang 'tidak sehat'. Soekarno saat itu sedang dalam keadaan hampir lengser dari jabatannya pasca-adanya Gerakan 30 September 1965 (G/30/S/PKI).
"Itu kan (menteri) gemuk, Soekarno hampir turun, karena dia (Soekarno) sudah enggak punya ‎pengaruh lagi. Nah disitu kan ada kabinet 100 menteri, iya gabisa, beda dengan Jokowi, Jokowi itu dalam keadaan baik-baik saja," kata Mona saat berbincang dengan Okezone.
 
Mantan Kurator Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tersebut bercerita, pembentukan kabinet dengan susunan 100 menteri saat itu, karena Soekarno mengetahui akan kehilangan kekuasaannya sebagai Presiden. Ditambah, kondisi Soekarno saat itu sedang sakit-sakitan.
Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi Jokowi saat ini. Menurut Mona, penyusunan kabinet menteri yang sedang dilakukan Jokowi sedang dalam keadaan aman.
"Oh iya beda kondisinya. Pertama, suasananya beda. Kedua, kondisi Bung Karno beda, sudah sakit-sakitan. Ketiga, zaman Bung Karno walaupun partainya banyak ‎tapi kan Nasakom zaman itu," beber Mona.
"Nah kalau Jokowi baik-baik saja, dia dengan penuh keyakinan bisa bekerja sampai 5 tahun mendatang. Pikiran dia kan dia bagaimana dia mewariskan apa yang sudah dia lakukan untuk generasi mendatang. Beda dengan ‎Bung Karno. Bung Karno itu menjelang jatuh. Jadi ga bisa bandingkan," sambungnya.
Di sisi lain, Ahli Sejarah yang juga merupakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam yang mengatakan ada perbedaan kondisi dalam sistem pembentukan kabinet menteri di era Soekarno, Soeharto, dan Jokowi.
Asvi berujar, saat kepemimpinan Bung Karno, pemilihan menteri sangat tertutup dan tidak diketahui oleh orang-orang yang akan diangkat menjadi pembantu presiden. Sementara, pada kepemimpinan Soeharto, banyak pihak yang menunggu dan berharap untuk ditelpon presiden untuk mendapat jabatan menteri.
Sedangkan pada kepemimpinan Jokowi saat ini, kata Asvi, partai politik justru berlomba-lomba mengusulkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri.
‎"Ada sedikit perbandingan era BK (Bung Karno), Soeharto dan sekarang. Setiadi Reksoprojo diangkat Menteri Muda Penerangan tahun 1947. Ia mendengar pengumuman tersebut di radio dan segera bersiap ke Yogya," katanya.
"Era Soeharto semua nunggu telefon, siapa tahu ditelefon Soeharto. Era sekarang, malah ketua partai menyodorkan nama-nama kepada Presiden," imbuhnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(wal)
