Ada Peran Pengusaha 'Bisnis Haram' di Balik Desakan Pembubaran FPI

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 03 Agustus 2019 08:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 03 337 2087174 ada-peran-pengusaha-bisnis-haram-di-balik-desakan-pembubaran-fpi-7Y3wCMeWPk.jpg Ilustrasi FPI (foto: Okezone)

Apabila nantinya Kemendagri memutuskan tidak memperpanjang izin FPI, kata dia, pemerintah tidak boleh melarang kegiatan FPI. Sebab, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 bahwa sebagai bagian dari kebebasan berserikat menurut UUD 1945, maka Ormas dapat mendaftarkan kepada instansi yang berwenang dan dapat juga tidak mendaftarkan izinnya.

“Negara tidak dapat menyatakannya sebagai organisasi terlarang dan juga tidak dapat melarang ormas untuk melakukan kegiatannya, sepanjang kegiatannya tidak melanggar ketertiban umum dan melawan hukum,” ucap dia.

Ilustrasi FPI (foto: Okezone) 

Berdasarkan dasar hukum itu, ia menilai FPI tidak perlu mendaftarkan izinnya, apalagi jika pemerintah tidak memperpanjang izinnya dan menjalankan kegiatannya. Pasalnya, tidak ada alasan yuridis yang kuat untuk membubarkannya sebagaimana pemerintah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Dalam konteks FPI, alasan yuridis apa yang dipergunakan untuk membubarkan FPI? Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah dari mana datangnya desakan keras untuk membubarkan FPI, sebagaimana HTI beberapa waktu lalu? Dua pertanyaan inilah yang belum terjawab,” tuturnya.

Baca Juga: Izin Perpanjang Ormas Belum Dikeluarkan, FPI Klaim Hanya Kurang Satu Syarat 

Seperti diketahui, hingga kini perpanjangan izin SKT Ormas untuk FPI belum diterbitkan pemerintah. Alasannya, FPI belum melengkapi lima syarat perpanjangan SKT.

Lima syarat yang perlu dilengkapi itu antara lain penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT. Kedua, petinggi FPI belum meneken Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). FPI juga belum membuat surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan.

Syarat selanjutnya yang harus dilengkapi FPI adalah pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain. Terakhir, FPI belum mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun mempersilakan FPI agar segera melengkapi persyaratan tersebut. “Jadi kami harus menunggu dulu persyaratan yang lengkap," ujar Tjahjo di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini