Gugatannya Ditolak, 4 Korban Salah Tangkap Laporkan Hakim PN Jaksel ke KY

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 02 Agustus 2019 16:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 02 337 2086929 gugatannya-ditolak-4-korban-salah-tangkap-laporkan-hakim-pn-jaksel-ke-ky-SSqbFEKzGl.jpeg Korban salah tangkap lapor hakim PN Jaksel ke KY (Fakhrizal/Okezone)

JAKARTA - Empat orang korban salah tangkap melaporkan Elfian, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan mereka, ke Komisi Yudisial (KY). Keempat pemuda yang bekerja sebagai pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan itu berharap KY memeriksa Elfian.

Keempatnya yakni Fikri, Fata, Ucok, dan Pau melaporkan hakim tunggal PN Jaksel tersebut karena permohonan praperadilannya yang di dalamnya berisi tuntutan kompensasi atas penderitaan mereka selama ditahan tanpa bersalah oleh polisi, ditolak hakim tunggal Elfian dalam sidang di PN Jaksel, pada Selasa 30 Juli 2019.

Kuasa hukum korban, Oky Wiratama mengatakan, hakim Elfian dilaporkan karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum acara pidana dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian dari keempat korban salah tangkap tersebut yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP.

"Di dalam pasal itu dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memberikan dasar hukum atau alasan-alasan hukum. Namun yang kami dapatkan pada saat putusan praperadilan kemarin tanggal 30 Juli 2019, tidak ada satupun alasan hukum apa yang mengesampingkan bukti salinan putusan yang telah kami dapatkan," kata Oky di Kantor KY, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

 Ilustrasi

Pengacara dari LBH Jakarta itu menilai, putusan hakim Elfian tidak berkeadilan lantaran hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan salinan putusan peninjauan kembali (PK). Hakim hanya beralasan permohonan praperadilan ganti rugi sudah kadaluwarsa karena petikan putusan diterima Maret 2016.

"Selain itu pada saat membacakan putusan, hakim tunggal tidak memberikan dasar hukum apa mengenai tafsir frasa 'atau' dalam PP 29/2015. Di dalam Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015 disebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima," paparnya.

Baca juga: Gugatan Ganti Rugi 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Ditolak Hakim

Oky berharap, KY segera memeriksa Elfian meskipun hasil dari pemeriksaan tersebut tidak akan mengubah putusan praperadilan ganti rugi salah tangkap empat pengamen Cipulir.

Baca juga: Pengamen Korban Salah Tangkap Diganti Rugi Rp72 Juta

"Karena hakim punya independensi untuk memberikan keputusan atau vonis putusan itu sendiri," terang Oky.

Oky menegaskan, LBH Jakarta tidak akan berhenti dalam memperjuangkan hak keempat pengamen salah tangkap itu. Pasalnya, masih ada cara lain untuk memperjuangkan hak para korban.

"Jadi untuk mengganti kerugian kalau menurut kami ada 4 cara. Salah satunya ada melalui praperadilan ganti kerugian, lalu ada juga cara untuk menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata, itu bisa juga bisa ditempuh," sambungnya.

"Ada lagi cara-cara alternatif lainnya yang sedang kami kaji dan tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi itu semua akan kami pertimbangkan untuk tahapan selanjutnya, jadi tidak berhenti di dalam proses praperadilan yang dinyatakan kadaluarsa ini," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini