nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Bos PT CMI Tekhnologi Tersangka Suap Proyek Bakamla

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2019 17:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 31 337 2085991 kpk-tetapkan-bos-pt-cmi-tekhnologi-tersangka-suap-proyek-bakamla-m6BY6zyjOc.jpg KPK Gelar Jumpa Pers (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap proyek ‎pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi tahun anggaran 2016 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap satelit monitoring (satmon) Bakamla.

Adapun, empat tersangka tersebut yakni, Direktur PT CMI Tekhnologi (CMIT), Rahardjo Pratjihno (RJP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo (BU), Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla, Leni Marlena (LM), serta Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf (JAM).

"KPK menemukan fakta-fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi lnformasi Terintegrasi,‎" kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Jubir

Baca Juga: Petinggi PT Rohde & Schwarz Didakwa Suap Fayakhun Sebesar USD911 Ribu

Perkara ini bermula ketika adanya usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400 miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 Bakamla RI.

Awal‎nya, anggaran proyek tersebut belum dapat digunakan. Namun, ULP Bakamla tetap memaksakan untuk memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, ULP Bakamla mengumumkan lelang pengadaan proyek tersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp399,8 miliar. PT CMI Tekhnologi keluar sebagai pemenang lelang saat itu.

‎Selanjutnya, dilakukan pemotongan anggaran oleh Kemenkeu.‎ Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk pengadaan ini kurang dari niIai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.

"Akan tetapi dilakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMIT terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut," imbuhnya.

Atas perbuatan keempat orang tersangka tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar‎. Lebih lanjut, KPK menyerahkan proses hukum Bambang Udoyo kepada pihak ‎Polisi Militer (POM) TNI AL. Dikarenakan pada saat menjabat PPK Bakamla, Bambang Udoyo masih aktif sebagai anggota TNI AL.

Leni, Juli Amar, dan Bambang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rahardjo disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini