nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Belum Perpanjang Izin, FPI: Risiko Dukung Prabowo-Sandi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2019 13:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 31 337 2085861 pemerintah-belum-perpanjang-izin-fpi-resiko-dukung-prabowo-sandi-s0ti5NE03q.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) mengungkapkan selama ini tidak pernah bermasalah dengan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun, FPI heran izin perpanjangan SKT itu kini menjadi "ruwet".

Organisasi besutan Habib Rizieq Shihab itu melihat persoalan ini disikapi politis oleh pemerintahan Joko Widodo. FPI menyadari ini sebuah konsekuensi logis gara-gara mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019.

"Selama ini SKT enggak ada masalah, yang ada masalah baru sekarang. Perlu diketahui ini kan karena pada pilpres jelas dan tegas FPI mendukung 02, dan ketika 02 kalah ya itu harus ada konsekuensi dan risikonya," kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro saat berbincang dengan Okezone, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: PDIP Heran FPI Tuduh Pemerintah Zalim soal Perpanjangan Izin

Ia pun yakin jika Prabowo-Sandi ditakdirkan menang maka izin perpanjangan SKT FPI tidak akan dibikin "ruwet" seperti sekarang. Bahkan, Imam Besar FPI Habib Rizieq akan dijemput untuk pulang ke Tanah Air.

FPI

"Tapi kalau 02 menang itu tak perlu ada masalah apa pun terkait SKT, pasti sangat mudah dan tidak ribet, bahkan untuk kepulangan Habib Rizieq akan dijemput sendiri," ucap Sugito.

Atas hal tersebut, FPI menuding pemerintah telah bersikap politis terkait perpanjangan izin SKT ini. Oleh karena itu, FPI juga akan menyikapinya secara politis, tetapi tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga: FPI: Perpanjangan Izin Jadi Polemik karena Kita Oposisi

"Intinya kalau misalnya 02 jadi, SKT enggak ada masalah, tapi ketika 01 jadi, SKT bermasalah. Ini menjadi sifatnya politis. Kalau jadi politis, ini treatment-nya beda. Ya kita menghadapi dengan cara politis juga, tapi tetap berlandaskan hukum," kata Sugito.

Meskipun merasa diperlakukan tidak adil, FPI mengaku tak panik dan khawatir. "Kami tak panik dan tidak khawatir. Kita sebagai warga negara yang baik tetap mengikuti aturan yang ada," jelasnya.

FPI

Hingga kini FPI belum mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas setelah izinnya habis pada 20 Juni 2019.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), organisasi besutan Habib Rizieq Shihab itu belum melengkapi sejumlah syarat perpanjangan izin SKT.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tuduhan adanya politisasi dalam proses perpanjangan izin FPI. Ia menegaskan pemerintah tidak pernah membeda-bedakan ormas mana pun di Indonesia. (wal)

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini